Keputusan Pendiri PAN Abdillah Toha Hijrah ke Jokowi

Salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Abdillah Toha, mengaku telah mengambil dua keputusan krusial di tahun politik ini. Keputusan tersebut berdasar pemaparan dari mantan Ketua MK Mahfud MD dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (14/8).

Lalu apa saja keputusan krusial dari Abdillah Toha itu? Pertama, ia mengaku akan tetap memilih Jokowi untuk Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 ke depan. Memilih Jokowi ketimbang Prabowo Subianto adalah keputusan guna menjaga bangsa ini dari tirani.

“Pada Pemilu Presiden, saya akan tetap memilih Jokowi. Karena alternatifnya negeri ini akan jatuh ke tangan kroni-kroni orde baru. Mereka bukan saja korup dan menggerogoti kekayaan bangsa, tapi juga tiranikal,” ungkap pemerhati politik yang juga merupakan pendiri grup penerbit Mizan ini.

Keputusan kedua, yakni akan memilih calon-calon anggota legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2019. Ia berharap PSI benar-benar membawa pembaruan, tidak mengikuti jejak partai-partai pendahulunya yang sudah karatan, demi Indonesia dan demokrasi yang lebih baik.

“Pada Pemilu Legislatif, saya tidak akan memilih satupun partai lama yang sudah berkarat, tetapi memilih partai baru, Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dengan harapan PSI akan konsisten bersih dan perjuangkan demokrasi dan nasib rakyat,” lanjutnya.

Respons Warganet
Ratusan warganet pun merespons positif. Ada yang kembali menegaskan pernyataan Abdillah Toha bahwa rakyat Indonesia memang harus wajib memilih partai baru di mana Jokowi tetap sebagai presiden pilihannya. Ada pula yang menilai bahwa pilihan atas Jokowi adalah pilihan akal sehat.

“Tetap Jokowi. Akal rasional saya belum bisa menerima ikon Orde Baru dan partai-partai yang memakai politisasi agama, SARA, transaksional menjadi penguasa di negeri ini. Terlalu berharga negeri diserahkan kepada mereka,” kicau warganet.

“Kami juga pasti memilih kembali Presiden RI Jokowi dengan alasan: Jokowi bekerja dengan tulus dari hati dan pikiran guna membangun kehidupan rakyat dan negara Indonesia sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Sudah ada bukti awal yang dilakukan Jokowi, yakni pembangunan merata di NKRI,” tambah yang lain.

Arsul Sani Bakal Laporkan PPP Versi Muktamar Jakarta ke Polisi

Arsul mengatakan PPP versi Muktamar Jakarta bakal diadukan ke pihak berwajib atas dugaan melakukan kegiatan ilegal, memalsukan kop surat, alamat kantor, stempel partai, menipu instansi kepolisian dan masyarakat lantaran mengatasnamakan  PPP.  "Ya kami (laporkan) segera begitu mereka selesai bermukernas illegal," ujar Arsul Sani saat dihubungi Tempo, Kamis, 15, November 2018.

PPP Muktamar Jakarta menggelar Mukernas III di Gedung Galery Jalan Talang Nomor 3 Menteng, Jakarta Pusat pada 15-16 November 2018.  Arsul mengklaim sebelumnya sudah mengingatkan mereka untuk membatalkan mukernas. Namun, PPP versi Muktamar Jakarta yang dulu dipimpin Djan Faridz itu menganggap sepi protes Arsul. Mereka juga tak perduli meskipun diancam bakal diadukan ke polisi.

PPP mulai retak sejak empat tahun lalu ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Umum PPP saat itu, Suryadharma Ali, sebagai tersangka korupsi penyelanggaraan ibadah haji. Pengurus pusat yang diinisiasi Sekretaris Jenderal Romahurmuziy alias Rommy memecat Suryadharma. Sebaliknya, Suryadharma ganti memecat Rommy.

Kubu Rommy menggelar muktamar di Surabaya dan memilih dia sebagai ketua umum. Adapun kubu Suryadharma menggelar muktamar di Jakarta dengan memilih Djan Faridz sebagai ketua umum. Meski telah menempuh jalur hukum, dua kubu  mengklaim sebagai pengurus yang sah.

Sekretaris Jenderal PPP Muktamar Jakarta Sudarto tak khawatir meski PPP kubu Romahurmuziy melaporkan kegiatan mukernas ke polisi . "Kita sudah biasa menghadapi ancam-mengancam mereka 4 tahun dan kita tetap berjalan dan solid. Jadi, dipidanakan saja. Kalau mau lapor, lapor saja," ujar Sudarto di sela-sela acara Mukernas Kamis siang.

tempo.co | Dewi Nurita - Kukuh S. Wibowo

Ma'ruf Amin dan Pembangunan Ekonomi Umat

Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah resmi mendaftar sebagai pasangan calon presiden-calon wakil presiden. Terpilihnya Ma’ruf Amin, 75, di masa terakhir menjelang pengumuman, mendapat sorotan publik. Posisi cawapres dianggap sangat penting, apalagi perekonomian ke depan masih akan menghadapi berbagai tantangan dalam negeri dan global.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menyatakan Ma’ruf memiliki pemahaman ekonomi sehingga nantinya dapat diandalkan dalam membuat kebijakan yang tepat.

Rommy, panggilan akrab Romahurmuziy mengatakan Ma'ruf merupakan salah satu ahli ekonomi syariah yang bernaung dalam Masyarakat Ekonomi Syariah. Ma’ruf juga merupakan Guru Besar Bidang Ekonomi Muamalat Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Dalam pidato politik di Gedong Joang 45, Jakarta pada Jumat (10/8), Jokowi mengatakan Ma’ruf memiliki pemikiran ekonomi baru yang dianggap cocok dengan Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim besar dan penduduk miskin yang masih banyak.

"Sehingga bisa memperkuat ekonomi umat di seluruh tanah air," kata Jokowi. Jokowi merasa apabila memimpin dengan Ma'ruf, maka dapat melanjutkan pekerjaan empat tahun belakangan untuk masyarakat miskin, kawasan terbelakang, hingga di perbatasan.

Tujuannya agar 40% masyarakat terbawah dapat merasakan kemajuan ekonomi. "Kami ingin mewujudkan keadilan sosial dan melanjutkan pemerataan," kata Jokowi.

Meski didaulat sebagai ahli ekonomi syariah, namun sosok Ma’ruf hanya dikenal publik sebagai tokoh ulama. Sehingga hanya sedikit yang mengenal pemikirannya.

Berikut dua poin pemikiran ekonomi Ma’ruf yang terekam dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Mei 2017.  Pidato tersebut berjudul Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Indonesia.

1. Mendukung perluasan ekonomi berbasis syariah

Dalam orasi ilmiahnya, Ma’ruf banyak membahas pengaruh fatwa kepada penerbitan perundangan dan dampak kepada ekonomi syariah. Ma'ruf memberi contoh soal hukum bunga perbankan yang dianggap riba sehingga menumbuhkembangkan sektor ekonomi syariah.

Dia mengatakan MUI pernah mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank lantaran dianggap riba yang kemudian berdampak kepada bertambah banyaknya bank syariah. Fatwa tersebut juga mengakibatkan pemerintah menerbitkan beberapa undang-undang seperti UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

"Tahun 1990-1998 hanya ada satu bank syariah, pada 1998 sampai 2002 lahir lima bank syariah. Sedangkan sejak 2003 semakin banyak muncul bank syariah, baik Unit Usaha Syariah ataupun Bank Umum Syariah," kata Ma'ruf dalam pidatonya.

Ma'ruf juga sempat menyambut baik usaha pemerintah yang memulai pengembangan ekonomi syariah sebagai bagian meningkatkan ekonomi umat. Salah satu contohnya adalah penerbitan sukuk, dan instrumen keuangan syariah lainnya seperti asuransi, pembiayaan, dan pasar modal. Namun di luar keuangan syariah, dirinya masih berharap bukan itu saja yang dikembangkan."Tapi juga bisnis dan wisata syariah," katanya.

2. Pendekatan ekonomi Bottom up

Ma’ruf mendukung pendekatan ekonomi dari bawah ke atas (bottom up) dan meninggalkan pendekatan top down atau dari atas ke bawah. Pendekatan bottom up disebutnya telah dicanangkan MUI sebagai konsep era ekonomi baru di Indonesia.

Dia mengatakan, ke depannya, ekonomi nasional harus ditopang oleh ekonomi umat, bukan hanya ditopang oleh segelintir konglomerat.

Lebih lanjut Ma’ruf mengatakan apabila komitmen pemerintah ini dapat berjalan dengan mulus, maka Indonesia dapat menciptakan pasar dan sekaligus sebagai pemain ekonomi syariah.

”Selain Indonesia menjadi potensial market karena jumlah penduduknya yang mayoritas muslim, juga karena ekonomi syariah memberikan manfaat ekonomi(economic benefit) bagi para pelakunya,” tutur dia.

katadata.co.id | Ameidyo Daud

Nadirsyah: Politik Kebangsaan NU Jangan Mengerucut Pada Pencalonan

Politik kebangsaan yang dimaksud berupa rumusan tantangan Indonesia khususnya lima tahun ke depan dan langkah strategis untuk menghadapi tantangan tersebut.

Politik kebangsaan yang demikian, oleh Nadirsyah dianggap lebih utama daripada terjebak memperjuangkan nama-nama tertentu untuk didorong dalam perebutan kekuasaan selama Pilpres 2019.

“PBNU bisa berperan menyalurkan aspirasi para ulama, kandidat atau tokoh-tokoh nasional dengan cara merumuskan tantangan Indonesia lima tahun mendatang dan apa sebaiknya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang nanti akan memimpin Indonesia,” kata Nadirsyah Hosen, Selasa (7/8).

Oleh karenanya, PBNU mesti membuka pintu seluas-luasnya untuk menerima aspirasi, baik dari kalangan kiai NU sendiri, para kandidat, atau tokoh-tokoh nasional lain yang memiliki kesamaan visi untuk kepentingan bangsa.

Namun dosen senior Monash Law School Australia ini juga mengingatkan agar politik kebangsaan PBNU tidak dikerucutkan pada dukungan terhadap perorangan. Reduksi semacam ini justru merugikan PBNU sebagai sebuah organisasi besar.

“Kalau kemudian peranan PBNU hanya direduksi menjadi broker politik, atau calo politik, atau lebih parah lagi ikut-ikutan berpolitik, tentu ini tidak kita kehendaki dan bisa bertentangan dengan khittoh 1926. Dan saya tidak melihat itu sedang terjadi saat ini.

Saya masih berkhusnudon bahwa tokoh-tokoh di PBNU mengenal betul dan mengetahui tentang hittoh 1926, dan bisa membaca dengan obyektif perkembangan politik saat ini,” jelasnya.


*

Keberpihakan Pribadi dan Organisasi Harus Dipisahkan

Nadirsyah Hosen juga mengingatkan agar PBNU berhati-hati pada bahaya klaim politik terutama dalam momentum jelang pemilihan Presiden 2019. Ia menyebutkan dukungan perorangan mudah ‘dikalimkan’ atau dipolitisir seperti dukungan organisasi. 

“Bisa saja ada simpang siur berita, misalnya bahwa ulama A mengklaim mendukung tokoh B dan lalu dipahami oleh media, maupun oleh rakyat sebagai dukungan dari organisasi PBNU,” ujar Nadirsyah.

Maka dari itu, ia meminta agar individu dalam organisasi PBNU memperjelas keberpihakan pada kelompok politik tertentu sebagai keberpihakan secara individu. 

“Nah karena itu, batas antara mana keberpihakan pribadi dengan kebiakan organisasi yang memainkan peranan politik kebangsaan itu harus diperjelas,” katanya.

Kendati demikian, dosen senior di Monash Univeristy ini meyakini bahwa sikap pengurus PBNU jauh dari politik praktis yang pragmatis dan tetap mengedepankan nilai khittah 1926.

Dan saya masih percaya bahwa para ulama kita di PBNU dengan bimbingan para kiai sepuh, para mustasyar para penasehat, maupun dengan petunjuk dari ilahi akan bisa menjaga dan merawat negara ini, bangsa ini, umat ini dan juga khittah 1926. 

www.nu.or.id | Ahmad Rozali

PBNU Sebaiknya Jaga Jarak dari Politik Praktis

Menristek RI era Gus Dur, Mohammad AS Hikam menilai bahwa peran politik moral NU jauh lebih penting dari pada peran politik praktis. Dengan memerankan itu, NU dapat menjadi rujukan banyak kalangan, tidak hanya kalangan politik namun juga kalangan lain untuk membangun negara yang demokratis. 

"PBNU semestinya tetap berada di tataran high moral ground, bukan terlibat dalam politik pragmatis. Saya kira hanya dengan cara itu, NU akan berbeda dengan golongan 212 yang sampai mengatasnamakan agama untuk mengklaim kepentingan politik,” ujar AS Hikam, Senin (6/8).

Dia menyebut NU sebagai satu-satunya lembaga yang bisa menyatukan warga yang terpisah oleh kepentingan pasca pemilihan presiden 2019 kelak. “Sekarang coba katakan siapa yang berada dalam political wisdom? Cuma NU," ujarnya.

Ia mengaku senang atas klarifikasi Pengurus PBNU tentang keterlibatan PBNU dalam politik praktis, terutama dalam isu empat nama Cawapres yang direkomendasi PBNU. Klarifikasi PBNU atas yang disampaikan Ketua PBNU Robikin Emhas itu sangat penting karena menunjukkan posisi NU yang tetap berdiri sebagai organisasi yang mengedepankan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan politik praktis.

“Saya senang (dengan klarifikasi PBNU) karena desas desus tentang rekomendasi cawapres dari PBNU sudah dibantah. Klarifikasi formal ini sangat penting. Jangan membiarkan desas-desus terus berkembang,” ujarnya.

Intelektual muda NU Zuhairi Misrawi menilai bahwa momentum politik pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan sebuah ujian tersendiri bagi semangat khittoh PBNU. Dalam ujian ini PBNU dihadapkan pada godaan politik yang cukup besar. 

“Saat inilah PBNU sedang diuji. Apakah akan tetap berpegang teguh untuk tetap pada tataran politik moral atau terjun pada politik praktis,” ujar Zuhairi. Momentum politik pemilihan presiden dan wakil presiden, oleh Zuhairi disebut sebagai ‘jebakan’ yang dapat menjerumuskan pengurus NU ke dalam perpolitikan praktis. 

Ia juga mengingatkan bahwa warga dan pengurus PBNU semestinya berpegang teguh pada sembilan nilai politik warga NU yang pernah dicetuskan dalam Muktamar NU XVIII di Krapayak Yogyakarta tahun 1989. “Saya justeru melihat ini saatnya NU memberikan arahan, misalnya dengan menyodorkan poin apa saja yang perlu diperjuangkan oleh pemerintah ke depan,” pungkasnya. 

www.nu.or.id | Ahmad Rozali

Drama Soekarwo 'Mbalelo', Muncul Duet 'Jowo'

"Ya, jelas (tetap sebagai Demokrat). Tapi kalau tanya pilihan, ya jadi urusan pribadi masing-masing," ujar Soekarwo di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (2/8/2018).

Melihat fenomena unik itu, Soekarwo, yang akrab disapa Pakde Karwo, bahkan sudah melaporkan ke DPP Partai Demokrat. Ternyata yang meminta survei soal pilihan akar rumput PD itu adalah DPP PD di bawah Ketua Umum SBY.

"Kalau di Jawa Timur itu sebagian besar ke Pak Jokowi, nomor 2 ke Pak Prabowo, itu pengurus. Itu sesuai dengan surat edaran DPP dalam rangka DPP ingin melihat sebetulnya pandangan pengurus sampai dengan kabupaten/kota," ungkap Soekarwo.

Lantas kenapa Pakde Karwo mengungkap kuatnya dukungan akar rumput Partai Demokrat ke Jokowi? Hal ini cukup menggelitik lantaran Pakde Karwo mengungkap fakta mengejutkan saat Ketum SBY sedang serius membangun koalisi dengan Prabowo, bahkan sampai PD mengusulkan duet Prabowo-AHY untuk Pilpres 2019.

Meski terkesan mengungkap fakta lain yang berbeda dengan keputusan DPP PD, manuver mengejutkan Pakde Karwo ini tak dianggap sebagai upaya mbalelo. DPP PD hanya minta DPW Jatim menghormati keputusan DPP yang sudah mengarahkan koalisi ke Prabowo.

Juga tak ada sanksi yang diberikan DPP PD ke Soekarwo. "Nggak (disanksi)," kata Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean ketika dimintai konfirmasi, Kamis (2/8/2018).

Apakah pernyataan Pakde Karwo ini akan mempengaruhi penjajakan koalisi yang sedang dilakukan SBY-Prabowo dan dua partai lainnya, yakni PKS dan PAN?

Duet Jowo (Jokowi Karwo)
Banyak drama politik terjadi menjelang Pilpres 2019. Salah satunya adalah pernyataan Ketua DPD PD Jatim Soekarwo yang seolah mbalelo, dan diiringi munculnya duet 'Jowo'.

Pernyataan Soekarwo yang bikin geger adalah tentang fakta mayoritas akar rumput Partai Demokrat di Jawa Timur yang mendukung Jokowi. Pernyataan ini cukup mengejutkan lantaran diucapkan di saat SBY dan Prabowo sudah sepakat koalisi.

Meski terdengar eksentrik namun bagi Partai Demokrat ini bukanlah upaya mbalelo, PD hanya meminta DPD PD menghormati keputusan DPP soal koalisi Pilpres. Malah seorang Ketua DPP PD melontarkan seloroh ke Pakde Karwo.

"Nanti dikasih sepeda," canda Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean ketika dimintai konfirmasi, Kamis (2/8/2018).

Nah drama seolah mbalelo yang dijawab candaan bernada sindiran soal dikasih sepeda itu ternyata masih panjang ceritanya. Di saat Soekarwo mengungkap fakta dukungan akar rumput DPP PD ke Jokowi, mulai muncul duet 'Jowo'. Apa itu? Sudah jelas, Jokowi-Soekarwo. Bahkan sudah lengkap sama slogan 'lanjutkan pembangunan Indonesia'. Tak cuma itu disertakan propaganda kuatnya duet ini, lengkap dengan program kerjanya.

Gambar duet 'Jowo' yang menyebar di media sosial ini 100 persen berbeda dengan peta internal PD yang sama sekali tak pernah menyebut Pakde Karwo jadi kandidat capres maupun cawapres. Tak diketahui persis siapa yang menyebar gambar duet 'Jowo' itu di grup-grup WA. Motivasi memviralkan duet 'Jowo' juga masih misterius sama seperti hidung si penyebarnya.

detik.com

Ustad Somad Ditolak ke Semarang, Ini Tanggapan Mabes Polri

Penolakan terhadap Ustad Abdul Somad kembali terjadi. Kali ini di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Dalam surat edaran yang viral di media sosial tertanggal 22 Juli 2018, tercantum permintaan kepada Polda Jawa Tengah yang dikeluarkan Patriot Garuda Nusantara (PGN).

Pada intinya, mereka menolak kehadiran Ustad Abdul Somad pada acara Tabligh Akbar di daerah Pedurungan, Mijen, dan seluruh kota besar di Semarang. Adapun acara Tabligh Akbar Akbar itu akan dilakukan pada 30-31 Juli 2018. Jika permintaan mereka tidak dituruti, PGN mengancam akan melakukan aksi perlawanan. 

Terkait hal ini, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menegaskan bahwa surat edaran tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sebab yang berhak melarang sesuai amanat undang-undang adalah Polri.

Itupun atas dasar pertimbangan keamanan demi kepentingan lebih besar. "Kalau yang lain tidak bisa, apalagi ormas (organisasi masyarakat)," tegas Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (25/7).

Dalam kaitan ini, katanya Polda Jawa tengah sudah mengambil langkah-langkah dalam upaya preemtif dan preventif. Mereka telah menjembatani pihak yang melarang maupun pihak yang menyelenggarakan acara. 

"Sampai saat ini belum ada rekomendasi, beberapa saat lagi akan ada komunikasi, akan dijembatani oleh Polda Jateng antar kedua belah pihak," kata Iqbal.

Namun orang dekat Kapolri Jenderal Tito Karnavian itu kembali menegaskan bahwa ormas tidak memiliki kewenangan untuk melarang. "Bahwa ada tindakan fisik dan lain-lain (nantinya), kami akan menegakkan hukum apabila ada perbuatan pidana di situ," tukas Iqbal mengancam balik.

jawapos.com

NU dan Muhammadiyah: Mahfud MD Representasi Islam

Ketua Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abrar Aziz menilai, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD merupakan figur yang merepresentasikan Islam. Menurut dia, Mahfud layak dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2019.

"Pak Mahfud itu kan meskipun Guru Besar Tata Negara, tapi beliau kan sangat religius, terutama sangat dekat dengan Gus Dur dulu. Sangat NU," ujar Abrar dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Rabu (18/7).

Abrar melanjutkan, Mahfud layak menjadi cawapres untuk memudahkan Jokowi menangkal isu politik identitas. Abrar yakin, dinamika Pilpres 2019 tidak akan jauh berbeda dari Pilpres 2014.

Ketika itu, Jokowi diserang oleh isu-isu politik identitas. Atas dasar itu, ia pun menilai kehadiran Mahfud MD ini dapat memaksimalkan perolehan suara Jokowi.

"Saya pikir Pak Mahfud sangat representatif kalau menyebut beliau tokoh Islam. Kelompok-kelompok keumatan penting dipertimbangkan," katanya.

Terpisah Komandan Densus 99 Banser-Ansor, Nurruzaman menambahkan, selain mewakili kelompok Islam, Mahfud juga berpengalaman di pemerintahan sebagai menteri, dan pernah menjadi anggota DPR.

Nurruzaman juga menilai, Mahfud MD juga sangat dekat dengan tokoh-tokoh nasional dari NU ataupun Muhammadiyah, sehingga bisa diterima oleh semua pihak.

"Pak Mahfud kan berpengalaman, tokoh berpengaruh, dekat dengan Muhammadiyah, dekat dengan NU. Kemudian berintergritas dan bersih," pungkasnya.

Isu PKI Masih Perlu Dilawan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan kepada Bintara Pembina Desa (Babinsa) lantaran Babinsa merupakan badan yang berada di garis paling depan dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kedaulatan Indonesia di masyarakat.

Jokowi juga meminta sekitar 4.500 Babinsa yang hadir untuk meningkatkan kemampuan teritorial dan komunikasi sosial hingga mampu mengantisipasi ancaman keamanan dan menangkal penyebaran paham radikal dan terorisme di masyarakat.

Peneliti Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC) Sirojuddin Abbas menilai Jokowi memang perlu melawan isu PKI tersebut. Pendapat ini dilatari hasil survei SMRC dengan tema "Isu Kebangkitan PKI" pada periode 3-10 September 2017.

Pada survei tersebut, ditemukan 86,8 persen responden tidak percaya PKI sedang bangkit dan hanya 12,6 responden yang percaya. Namun, persentase kecil itu adalah jumlah individu yang besar.

“Tidak signifikan kalau dibandingkan dengan total populasi yang mendukung Pancasila dan tidak percaya soal isu PKI. Tapi jumlahnya besar,” kata Sirojuddin.

Dalam berkas hasil survei tersebut, di antara mereka yang percaya PKI sedang bangkit, terdapat 39,9 persen yang menyatakan partai tersebut sudah mengancam negara dan 15,5 persen dari mereka yang mengatakan ancaman PKI masih laten atau belum menjadi ancaman nyata untuk saat ini.

Ada 75,1 responden tidak setuju dengan opini yang mengatakan Jokowi adalah orang PKI, atau setidaknya terkait dengan PKI dan komunisme. Hanya 5,1 persen responden yang menyatakan Jokowi memiliki keterkaitan dengan PKI. Sebanyak 37 persen responden yang percaya kebangkitan PKI adalah pendukung PKS dan 20 lainnya adalah pendukung Gerindra.

Dengan temuan itu, Sirojuddin setuju bahwa isu PKI tidak begitu berpengaruh terhadap elektabilitas Jokowi. Namun, menurutnya jika isu ini dibiarkan akan menjadi penyakit yang sewaktu-waktu bisa merusak kehidupan berbangsa lantaran akan muncul kecurigaan di masyarakat terhadap satu sama lain.

“Karena pemilih secara umum atau masyarakat secara umum tidak punya kemampuan untuk mengonfirmasi dan mengklarifikasi isu yang beredar,” kata Sirojuddin.

Pembelaan TNI dan PDI Perjuangan

Soal potensi penyalahgunaan kekuasaan, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Mohammad Sabrar Fadhilah menampiknya. Menurut dia, “maksud arahan tersebut adalah, Presiden menyampaikan secara umum tentang ideologi. Yaitu ideologi Pancasila.”

Sementara Sekretaris Bidang Kaderisasi DPP PDIP, Eva Kusuma Sundari menilai perlawanan terhadap isu PKI bukan semata kepentingan Jokowi, melainkan kepentingan TNI, terutama TNI AD yang membawahi Babinsa.

“Misalnya tiap 30 September ada pemutaran film G30S oleh mereka. Jadi sebenarnya mereka pulalah yang bisa menghentikan ketakutan terhadap isu tersebut,” kata Eva kepada Tirto. 

Eva pun menganggap Babinsa sebagai pihak yang tepat untuk melawan isu PKI, lantaran langsung bersentuhan dengan masyarakat. "Babinsa nyebar info kan tinggal meneruskan saja. Ada tim kontennya yang di Mabes AD. Jadi perintah presiden sebenarnya untuk top rank di AD,” kata Eva.

tirto.id | M. Ahsan Ridhoi

NU Paling Benci Agama Dijadikan Alat Politik

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan kembali bahwa dalam berpolitik, terutama berpolitik praktik untuk meraih kekuasaan jangan memakai istilah-istilah keagamaan,  bahkan mendompleng segala bentuk peribadatan untuk kampanye.

Terlebih saat ini sedang berlangsungnya kampanye pilkada serentak di berbagai daerah. Penegasan ini diungkapkan oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di kantornya, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (8/6). 

"Dari dulu NU paling menolak, paling benci agama dijadikan alat politik," kata Said Aqil.

Menurutnya, agama itu murni dan mulia dengan nilai-nilai ketuhanan yang suci.  "Agama itu murni, agama itu mulia, agama itu suci nilai-nilai ilahiah, nilai-nilai Tuhan jangan untuk kepentingan sesaat," tegas Said Aqil. 

Salah satu contohnya yang diungkapkan oleh Said Aqil ibadah shalat atau pun pemberian zakat selalu ditonjolkan dalam setiap kampanye kepala daerah. Hal ini kata Said Aqil merupakan penggunaan agama dalam politik praktis.

-----

PBNU Tolak Koalisi Keumatan

Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) menyerukan koalisi keumatan sesuai pesan imam besar FPI Rizieq Syihab. Koalisi ini rencananya akan mengusung Prabowo sebagai capres, dengan dukungan Gerindra, PKS, PAN, dan PBB.

Namun soal koalisi keumatan itu menuai kritik dari Ketum PBNU Said Aqil.
"Umat kok koalisi. Umat tuh enggak koalisi," kata Said di PBNU, Kramat Raya, Jakarta, Jumat (8/6).

Said yang juga pengurus BPIP ini tak sepakat dengan koalisi keumatan.

Selain itu juga Said mengkritik para calon kepala daerah yang mendompleng pembagian zakat untuk meraup simpati.

"Dari dulu NU paling menolak, paling benci agama dijadikan alat politik. Agama itu murni agama, itu mulia. Agama itu suci nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai Tuhan, jangan untuk kepentingan sesaat. Salat untuk politik juga puasa politik," tutup dia.

kumparan.com

Peta Kekuatan Politik Jawa Barat dan Jawa Tengah Jelang Pencoblosan

Lembaga Charta Politika merilis survei terbaru mengenai peta kekuatan politik pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat dan Jawa Tengah menjelang pencoblosan 27 Juni nanti.

Dalam Pilgub Jawa Barat, Ridwan Kamil-UU Ruzhanul Ulum dan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi masih bersaing menempati posisi teratas. Emil-UU saat ini masih unggul dengan perolehan suara sebesar 37,3%. Elektabilitas mereka hanya terpaut 2,8% dengan Deddy-Dedi yang sebesar 34,5%.

Sementara dalam kancah Pilgub Jawa Tengah, elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo – Taj Yasin Maimoen jauh mengungguli Sudirman Said – Ida Fauziyah. Perbedaan elektabilitas di antara kedua pasangan calon bahkan cukup jomplang.

Berikut peta kekuatan politik di Jawa Barat dan Jawa Tengah versi survei Charta Politica.

Pendukung Sudrajat-Syaikhu tidak solid

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyatakan pasangan TB Hasanuddin-Anton dan Sudrajat-Syaikhu masih berada di posisi bawah lantaran partai politik pendukungnya belum solid. Sebanyak 40,8% pendukung PDIP yang mengusung TB Hasanuddin-Anton terbelah memilih pasangan Deddy-Dedi.

Adapun, 44,3% pendukung Gerindra yang mengusung Sudrajat Syaikhu malah memberikan pilihannya kepada Emil-UU. Sebanyak 34,1% pendukung Gerindra menetapkan pilihannya kepada Deddy-Dedi. Hanya 14,2% pendukung Gerindra yang memilih Sudrajat-Syaikhu.

Selain PDIP dan Gerindra, suara pendukung PAN yang mendukung Sudrajat-Syaikhu juga terbelah. Yunarto memaparkan, 55% pendukung PAN menetapkan pilihannya kepada pasangan Emil-UU. Hanya 25% yang memberikan dukungan kepada Sudrajat-Syaikhu.

“Ini menjelaskan bagaimana faktor partai menjadi faktor sekunder, bukan faktor utama untuk menentukan hasil yang ada di Pilkada Jawa Barat,” kata Yunarto.

Dengan begitu, Yunarto menilai saat ini pertarungan di Pilkada Jawa Barat lebih berfokus pada kekuatan tokoh. Selain itu, faktor lain yang akan mendukung penentuan kemenangan pasangan calon, yakni jaringan politik, kekuatan relawan, serta kultur dari masyarakat Jawa Barat.

“Kekuatan partai memiliki pola yang tidak bisa terbaca,” kata Yunarto. 

Charta Politika mengadakan survei Pilgub Jawa Barat pada 23-29 Mei 2018  yang  melibatkan 1200 responden. Metode yang digunakan multistage random sampling dengan margin of error +/- 2,8% dan tingkat kepercayaan 95%. Quality control dilakukan terhadap 20% sampel.

Ganjar-Yasin di atas angin

Dari hasil survei terbaru Charta Politica, pasangan Ganjar-Taj Yasin mendapatkan perolehan elektoral hingga 70,5%. Sementara elektabilitas pesaingnya, Sudirman-Ida, hanya sebesar 13,6%. Perolehan suara yang dimiliki Sudirman-Ida bahkan lebih kecil dari jumlah responden yang belum menentukan pilihannya sebesar 15,9%.

Dalam survei yang pada 23-29 Mei 2018 ini, Charta Politika melibatkan 1200 responden di seluruh Jawa Tengah. Metode yang digunakan multistage random sampling dengan margin of error +/- 2,8% dan tingkat kepercayaan 95%. Quality control dilakukan terhadap 20% sampel.

Yunarto mengatakan, rendahnya elektabilitas Sudirman-Ida lantaran tingkat pengenalannya yang masih cukup rendah. Tingkat pengenalan masyarakat Jawa Tengah terhadap Sudirman hanya sebesar 41,2% dengan kesukaan mencapai 91,9%. Ida memiliki tingkat pengenalan sebesar 27,9% dengan tingkat kesukaan mencapai 93,1%.

Adapun, Ganjar yang merupakan petahana Gubernur Jawa Tengah memiliki tingkat pengenalan sebesar 86,8% dengan kesukaan mencapai 96,6%. Taj Yasin memiliki tingkat pengenalan mencapai 34,8% dengan kesukaan sebesar 95,9%.

“Bagaimana mungkin pertarungan apple to apple dari elektabilitas jika tingkat pengenalannya berbeda jauh. Ini yang jadi kesulitan dari Sudirman Said sebagai calon gubernur penantang inkumben,” kata Yunarto.

Yunarto mengatakan, jomplangnya elektabilitas dan tingkat pengenalan Sudirman-Ida dengan Ganjar-Taj Yasin lantaran waktu kampanye yang terbatas. Mereka harus berkampanye untuk dapat dikenali masyarakat Jawa Tengah hanya dalam waktu empat bulan.

Selain itu, Sudirman-Ida terhambat aturan pemasangan atribut kampanye. Saat ini pemasangan atribut kampanye hanya diperbolehkan untuk penyelenggara pemilu.

“Di situ banyak diskusi terjadi mengenai sulitnya penantang ketika tingkat pengenalan masih sangat kecil,” kata Yunarto.

Penyebab lainnya, pendukung Sudirman-Ida dianggap tak solid. Berdasarkan survei Charta Politika, hanya 54,2% pendukung Gerindra yang memilih Sudirman-Ida. Pendukung PKS hanya sebesar 40,4% yang mendukung Sudirman-Ida.

Adapun, PKB yang mendorong Ida berpasangan dengan Sudirman hanya memberikan basis suara sebesar 23,3%. Sebanyak 57,5% dari pendukung PKB memilik Ganjar-Taj Yasin.

“Massa PKB ternyata lebih banyak yang mendukung Taj Yasin yang juga mewakili NU,” kata Yunarto.

katadata.co.id

Tolak Koalisi Keumatan, Demokrat Ogah di Bawah Bayangan Rizieq Shihab

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean mengungkapkan bahwa, partainya mengurungkan niat bergabung dengan Koalisi Keumatan setelah Ketum Partai Gerindra, Prabowo dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais bertemu dengan Pimpinan FPI Rizieq Shihab di Tanah Suci.

Ferdinand mengatakan sikap ini diambil karena partainya tidak ingin berada di bawah bayang-bayang Rizieq Shihab.

"Orang-orang yang menyampaikan itu seolah-olah itu adalah komando Pak Habib Rizieq. Jadi kalau itu komando Rizieq, Demokrat akan mengurungkan niat bergabung di sana," ungkap Ferdinand, di DPP Partai Demokrat, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (7/6/2018).

Kendati menolak bergabung di koalisi keumatan, Ferdinand menegaskan partainya menghormati posisi ulama, tak terkecuali Rizieq Shihab. Menurut Ferdinand, mereka menempatkan ulama sebagai pembimbing dalam keseharian. Tetapi tidak untuk menentukan ke mana arah politik Demokrat.

"Ulama kita tempatkan di khayangan lah, pembimbing lah, kalau kita belok kiri harusnya ke kanan ditegur, eh salah, nah itu kita menempatkan ulama disitu, tetapi bukan untuk mementukan siapa kita dan kemana arah politik kita," kata Ferdinand menegaskan.

Ferdinand menyampaikan sikap yang diambil oleh partainya saat ini terhadap koalisi keumatan merupakan bentuk penggunaan hak SBY dalam memimpin partai. Menurutnya, Demokrat tetap menghargai politik dari kubu yang berseberangan.

Selain itu, Ferdinand juga membeberkan, sebelum pertemuan kedua tokoh parpol dari Koalisi Keumatan dengan Rizieq Shihab, partai Gerindra merupakan parpol yang paling intens berbicara dengan partainya. Namun setelah terjadi pertemuan itu, diakui, mempengaruhi posisi politik Demokrat.

"Tadinya bersama-sama kita ingin bersama Pak Prabowo, ini kita agak injak rem nih," ujarnya.

Cak Imin dan Ekspresi Politik Nahdliyin

Sabtu malam tanggal 2 Juni 2018 yang lalu penulis menyaksikan siaran live streaming pada akun facebook Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor yang menayangkan secara langsung acara Peringatan Nuzunul Qur’an dan Hari Lahir Pancasila.

Acara dengan tema “Al-Qur’an Suci, Pancasila Sakti” itu diselenggarakan oleh PP GP Ansor dikantornya dikawasan Jl. Kramat Raya Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh beberapa tamu penting petinggi negeri ini seperti Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Wakil Ketua MPR RI H. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, KH. As’ad Said Ali mantan Kepala BIN dan lainnya.

Acara yang nampak cair dan penuh guyonan ini sungguh jauh dari kesan canggung terlebih ketika Gus Yaqut sapaan akrab H. Yaqut Cholil Qoumas Ketua Umum PP GP Ansor menyampaikan sambutannya.

Bahkan Gus Yaqut sempat melontarkan pujian kepada Cak Imin terkait langkah-langkahnya selama ini yang dengan gagah berani mencalonkan diri sebagai wakil presiden sehingga bisa dengan leluasa bisa menemui dan terima oleh siapapun dan kapanpun.

Gayung bersambut, Cak Imin pun kemudian melontarkan pujian yang sama kepada Gus Yaqut dan GP Ansor yang telah memiliki keberanian tegakkan pilar Islam Rahmatan Lil’alamin dan nilai Pancasila sebagai salah satu warisan perjuangan kiayi pendiri NU.

Lebih dari itu, Cak Imin yang sekarang menjabat Wakil Ketua MPR RI mengungkapkan bahwa Nuzulul Quran dan Hari Lahir Pancasila yang digelar GP Ansor merupakan ikhtiar memperkuat kekuatan nilai kemanusiaan yang menjadi milik bangsa Indonesia sebagai mana Gus Dur mewariskan nilai itu.

Yang menarik dari ungkapan pidato Cak Imin adalah terkait pemikiran beliau atas poros agama yang diramu dengan nilai lokal akhirnya mengkristal menjadi nilai kemanusiaan akan berkontribusi besar terhadap perdamaian pada tataran global. 

Meskipun dalam penyampaianya nampak terbata-bata karena kondisi fisiknya yang nampak tiada lelah bersilaturahim dengan siapapun dan kemanapun. Tetapi, bagi penulis apa yang beliau sampaikan terkait korelasi Al-Qur’an dan Pancasila sungguh mencerahkan dan nyaris penuh dengan kandungan “protein tinggi”.

Penulis kira, apa yang Cak Imin sampaikan adalah kedalaman batin beliau yang selama ini mengenal betul bau keringat mereka yang menghendaki kedamaian di negeri ini senantiasa terawat dan tumbuh menjadi jati diri bangsa Indonesia.

Cak Imin menjelaskan, seluruh isi kandungan Alquran untuk menjalin persaudaraan (ukhuwah), saling mengenal satu sama lain (taaruf) dan membawa kedamaian (salam) harus sampaikan dengan baik kepada siapa pun.

Penulis sepakat bahwa sudah selayaknya masyarakat kita yang majemuk harus disemai dengan ayat-ayat Quran secara damai dan penuh keramahan. Hindari unsur-unsur kebencian dan caci maki dalam menyampaikan ayat dan risalah.

Tak berlebihan rupanya bila penulis sebut Cak Imin sebagai pewaris Bung Karno yang telah meletakkan dasar Pancasila dan Gus Dur yang melanjutkannya. Sudurisme adalah wujud kongkrit warisan itu.

Politik Ramah
Apa yang dipraktekkan oleh Cak Imin dengan segala hal yang mengiringinya penulis kira bagian dari ekspresi politik Naddliyin ditengah partai politik Islam di Indonesia mengalami polarisasi. Pada saat yang sama, partai berbasis Islam di Indonesia tak pernah menjadi pemenang, padahal muslim adalah penduduk mayoritas.  
Suka tidak suka, politik muslim tentu melibatkan kompetisi atau persaingan, baik mengenai penafsiran simbol-simbol maupun demi penguasaan atas institusi-institusi formal maupun non-formal.

Karenanya, benturan dengan berbagai kepentingan tidak bisa dihindarkan. Karena proses politik mengisyaratkan adanya alokasi kewenangan dan sumber-sumber daya dan batas-batas atas kewenangan itu. Wajar, jika pada prosesnya tak jarang muncul pameo “siapa mendapatkan apa, kapan dan dimana”.

Kecenderungan untuk meletakkan perjuangan demi kekuasaan sebagai jantung politik tidak lah salah dan belum tentu juga benar. Karena prinsip perjuangan yang dilakukan dalam politik adalah sebagai ikhtiar kendali atas kekuatan yang terorganisasi sehingga timbal baliknya adalah kemaslahatan.

Pemikiran politik yang hanya memusatkan pada hubungan kekuasaan dan kepentingan an sich sudah barang tentu tidak akan mengindahkan hubungan antar individu dalam masyarakat dan antar masyarakat. Boleh jadi paham inilah yang sedang Cak Imin tata ulang.

Ditahun politik ini, beberapa partai politik dengan berbagai cara meraih simpati umat muslim. Tetapi sayangnya praktek-praktek politik yang diterapkan justeru tidak mencerminkan keadaban, malah cenderung menonjolkan (maaf) “menjual” agama untuk kepentingannya.

Cak Imin bersama PKB membuka jalan baru dengan menawarkan praktek-praktek politik yang menjungjung tinggi nilai kemanusiaan sebagaimana warisan Gus Dur. Politik tanpa menebar benci, fitnah dan adu domba hanya akan mengoyak nilai kemanusiaan itu sendiri, makanya Cak Imin dan PKB meninggalkan pola itu.

Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera, tenteram, aman, damai, harmonis dan lainnya bukan sesuatu yang mudah. Karenanya, upaya sungguh-sungguh menyentuh akar permasalahan masyarakat adalah niscaya.

Ikhtiar inilah yang sedang dilakukan Cak Imin dengan tanpa lelah menangkap dan mengantisipasi persoalan mendasar ditengah masyarakat yang kemudian segera dicarikan upaya penanganannya.

Sudah menjadi rahasia umum bila umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia dihadapkan pada tiga persoalan besar, yakni: kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Nilai kemanusiaanlah yang kongkrit bisa mengangkat martabat umat atas persolan yang menderanya.

Menebar kepedulian terhadap penderitaan umat, berbagi terhadap fakir miskin dan anak yatim piatu terus dilakukan Cak Imin dan PKB sebagai wujud dakwah bil hal, meski masih ada saja yang bilang itu pencitraan.

Dakwah bil hal yang sedang dipraktekkan Cak Imin dan PKB menghantarkan kesadaran pada kita bahwa politik sesungguhnya tidak melulu berorientasi remeh temeh kekuasaan. Lebih dari itu, ia adalah jalan menjungjung tinggi marwah kemanusiaan.

Ekspresi Politik NU
Tidak sedikit warga NU (Nahdliyin) yang masih memiliki mind set bahwa NU tidak layak untuk berpolitik karena ia ormas keagamaan. Kalaupun mau berpolitik jangan terfokus pada salah satu partai politik, PKB umpamanya. Inilah fakta yang tidak bisa terbantahkan.

Bila dahulu ada partai NU dan sekarang ada PKB yang lahir dari rahim NU. Bagi NU, politik bukan barang haram, tetapi ia sebagai alat perjuangan. Wajar bila kemudian KH. Wahab Chasbullah pernah mengibaratkan gula dan teh pada NU dan politik.

Bagi NU, politik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan jama’ahnya. Untuk meraih keselamatan hidup di dunia dan akhirat harus menempuh jalan kesejahteraan hidup baik melalui proses dagang, bertani, pendidikan dan lainnya.

Partai NU yang didirikan tahun 1952 sesungguhnya bertujuan mengembangkan agama Islam melalui dakwah atau tabligh melaui pengajian-pengajian untuk menghantarkan kesadaran umat Islam untuk kembali pda kewajibannya menjaga agama, bangsa dan tanah air.

Walhasil, NU sejak didirikan mengemban dua tanggung jawab mulia, yakni: keumatan dan kebangsaan, inilah yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Pertama, tanggug jawab keumatan. NU didirikan untuk menjaga dan memelihara terbinanya praktek ajaran Islam Ahlusunnah Wal Jama’ah (Aswaja) dengan tiga pilarnya, yakni: tauhid, syari'at’dan tasawuf.

Kedua, tanggung jawab kebangsaan. Konteks ini dihantarkan untuk mewujudkan kemashlahatan bersama di negeri yang plural ini. Dalam hal ini, nyaris tidak ada sekat bagi muslim maupun non-muslim untuk mewujudkan cita-cita bersama, yakni: kemerdekaan, kesejahteraan, keadilan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan perdamaian dunia.

Jadi, NU tidak cukup hanya menjadi gerakan kultural semata karena diluar sana NU dituntut masuk dalam sistem pemerintahan kita sebagai counter attack atas upaya pihak-pihak yang bermaksud memecah belah keutuhan NKRI dan penyebaran konflik agama dari luar.

Sudah terbukti, bahwa ideologi trans-nasional seperti HTI telah membuat gaduh negeri ini dan mengancam kehidupan kebersamaan kita sebagai umat beragama yang menjungjung tinggi dan menghormati perbedaan.

‘Ala kulli hal, Cak Imn dan PKB hari ini telah memperlihatkan ekspresi politik sesuai karakter politik NU yang senantiasa merawat bandul perbedaan berada dalam keseimbangannya. Karenanya NKRI adalah harga mati, tidak bisa ditawar lagi.

Tanpa tendeng aling-aling Cak Imin bersama kader NU yang sekaligus kader PKB dan menduduki jabatan di pemerintahan menjadi garda terdepan menghalau rongrongan terhadap pemerintahan sah dan rongrongan ideologi impor yang mengancam keutuhan negeri ini.

Berpolitik dengan menggunakan baju agama sungguh bukan karakter politik NU sebagaimana diwariskan para pendirinya. Politik yang sekedar berbaju agama hanya akan merugikan umat Islam sendiri.

Sejarah memang akan terus berulang, seperti halnya gerakan separatis (makar) dengan masker dalih-dalih agama yang berujung pada prilaku teror baru-baru ini nyaris menyesakkan mata batin kita. Penulis kira, Cak Imin dan PKB sedang menjalankan amanat politik kiai pendiri bangsa menjadi pribadi yang religius sekaligus nasionalis.
Penulis adalah penimat masalah sosial, politik dan keagamaan. Tinggal di Depok.

Amien Rais, Ganti Presiden dan Guyonan Gus Dur

“Jadi Anda itu sekarang perlu berdoa tiap sore ya tiga menit saja ‘Ya Allah semoga engkau memberikan bangsa yang tercinta ini sebuah presiden baru yang cinta kepada agamamu, yang tidak akan mengkriminalisasi ulama, tidak akan menjual kekayaan bangsa ke asing dan Aseng. Kalau belasan juta tiap hari itu berdoa, Allah malu tidak mengabulkan,” tutur Amien Rais di CNN dan menjadikannya ramai, walaupun akhirnya ia ralat dengan sebuah penjelasan konteks dan dalil.

Meskipun begitu, pernyataan itu bagi saya tetap saja mengundang tawa. Saya sejatinya juga tidak terlalu peduli, apakah ia mau curi start berkampanye atau apalah. Bagi saya, ada yang lebih menggelikan dari itu, yakni membawa-bawa nama Tuhan untuk urusan presiden. Sudah sepuh harusnya kian bijak, bukan makin menjadi, harusnya banyak doa eh makin “sakti”.

Setelah ramai soal partai Setan dan Allah yang juga ramai tempo hari, pernyataan Tuhan malu itu sungguh tidak masuk akal bagi saya. Bagaimana mungkin yang maha segala dan paling berhak mengatakan “suka-suka gue” dibuat merasa malu hanya karena urusan duniawi? Ah ada-ada aja.

Ini cuma urusan ganti presiden. Sekali lagi, urusan ganti presiden! Artinya Tuhan dibawa dalam arus urusan politik kekuasaan. Apalagi yang alasan ganti presiden yakni, pertama, mau presiden baru yang cinta kepada agama, berarti kesan bahwa presiden sekarang tidak cinta pada agama. Cinta itu urusan hati, dalamnya lautan bisa diukur tapi dalam cinta tiada yang tahu.

Kedua, mengkriminalisasi ulama. Kalau menurut saya jangan-jangan kitalah yang mengulamanisasi kriminal. Menganggap orang-orang menjadi ulama hanya karena sering berbicara soal agama. Padahal baru juga hijrah (pindah) gaya pakaian, baru juga baca satu dua kitab, gurunya cuma itu saja. Sudah mondok belum?

Ketiga, menjual kekayaan bangsa ke asing dan Aseng, saya malas menjelaskan tapi coba lihat bagaimana Freeport bersusah payah memperpanjang kontrak, lihat berapa kapal ikan tenggelam dan pertumbuhan ekonomi kita. Untuk yang terakhir, kita bisa menyimak penjelasan menteri ekonomi stabil. Untuk hal terakhir, kita bisa berdiskusi lebih jernih.

"Kebohongan yang diulang, tetap bukan kebenaran"

Seorang kawan pernah berujar lewat akun Instagram @aji_komik, beliau berkata “Kumpulkan sepuluh orang kawanmu yang mengaku takut sama hantu. Lantas tanyakan pada mereka, ada berapa orang yang benar-benar pernah melihat hantu. Pasti tidak semuanya. Bahkan bisa saja tidak satupun”

Di situlah teori penciptaan teror dimainkan. Di ranah politik, kita kadang diajak takut akan sesuatu yang bahkan tidak ada. Seorang politikus kadang mencari-cari kesalahan lawannya atau bahkan menyebarkan prasangka yang belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya, yang lebih buruknya adalah jika sudah membawa politik identitas berupa agama dan Tuhan.

Padahal membuat prasangka apalagi terang-terangan menciptakan kebohongan publik, sungguh itu kenistaan.

Saya cuma mau mengingatkan kepada kita semua tentang sabda Rasulullah tentang kebohongan, yakni “Barangsiapa mengatakan tentang seorang Mukmin sesuatu yang tidak ada padanya, Allâh akan menempatkannya di lumpur neraka sehingga dia mempertanggung jawabkan perkataannya (HR. Ahmad).

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al an’am ayat 21.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

“Dan siapakah yang lebih zhalim/aniaya daripada orang yang membuat-buat suatu kedustaan terhadap Allâh, atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan (al An’am: 21).

Prof Quraish Shihab menjelaskan bahwa tidak ada seseorang yang lebih zalim kepada dirinya sendiri dan kepada kebenaran daripada seseorang yang membuat kebohongan atas Allah swt., menganggap bahwa Allah mempunyai anak atau sekutu dan mengingkari dalil-dalil yang membuktikan keesaan-Nya dan kebenaran para rasul-Nya. Lalu mereka juga zalim karena menyandarkan sesuatu yang tidak pantas kepada-Nya. Sungguh, orang-orang yang lalim itu tidak akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat.

Pertanyaannya pantaskah perebutan kekuasaan, partai dan isu 2019 lainnya disandarkan padaNya? Bahwa nafsu berkuasa yang membabi-buta kita miliki adalah atas ridhoNya? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan bangsa Indonesia dari fitnah keji perusak persatuan.

Guyonan Gus Dur

Soal perebutan kekuasaan yang melibatkan politikus senior tersebut, saya paling suka kisah saat KH. Abdurrahman Wahid a.k.a Gus Dur menjadi presiden. Meski saat awal perhitungan suara perolehan suara Gus Dur kalah, namun perlahan keadaan menjadi berbalik. Gus Dur mengumpulkan 60 suara lebih banyak. Gus Dur jadi Presiden! Dan lantunan sholawat badar pun bergema, Gus Dur dibantu berdiri dan dibimbing podium untuk disumpah menjadi presiden.

Lalu pasca turun jadi presiden, Gus Dur sempat berbagi pengalamannya menjadi presiden.

“Saya heran orang mau jadi Presiden saja harus keluar modal milyaran. Saya dulu jadi Presiden malah cuma modal dengkul. Itupun dengkulnya Amien Rais,” kelakar Gus Dur.

Bahkan Gus Dur konon turut meramalkan masa depan politikus senior tersebut yang baru-baru menyatakan siap maju jadi calon presiden. Begini kata Gus Dur “Amien gak bakalan bisa jadi Presiden karena untuk bisa jadi Presiden dibutuhkan kwalitas dan nilai yang A-plus bukan A-min hehe…..”

Lalu kita pun tertawa bersama. 
Wallahu’alam bishawab.

islam.co | Saiful Haq

PBNU : Islam Tak Bertentangan dengan Pancasila

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan tidak ada pertentangan antara nasionalisme dan Islam. Wakil sekjen PBNU Sulthonul Huda menerangkan keduanya malah saling menguatkan untuk kemajuan bangsa.

Hal tersebut disampaikan Sulthonul di acara diskusi Forum Merdekat Barat bertema 'Merawat Keberagaman Menangkal Terorisme dan Radikalisme' di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Rabu (30/5). 

"NU berdiri karena Indonesia, seperti disinyalir oleh pendiri NU KH Hasyim Asy'ari yang menyatakan agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian agama, dan keduanya saling menguatkan," kata Sulthonul.

Lebih lanjut, dia menjelaskan paham radikalisme banyak berkembang di Timur Tengah. Sebab, ia mengatakan, sebagian negara di Timur Tengah dibentuk atas kepentingan negara imperialis.

"Negara-negara Islam di Timur Tengah dibentuk dari kepentingan negara-negara imperialis Barat, seperti Inggris dan Prancis," ujarnya.

Kondisi tersebut berbeda dengan sejarah kemerdekaan Indonesia yang sama-sama berjuang membebaskan diri dari penjajahan. "Berbeda dengan pembentukan negara Indonesia, di mana kelompok Islam dan nasionalis berjuang membebaskan diri dari penjajahan kolonial Barat," jelasnya. 

Oleh karena itu, sudah seharusnya kekompakan tersebut dijaga. Terlebih Indonesia memang merupakan negara yang kaya akan keberagaman.

********

SIARAN PERS NO. 59/HM/KOMINFO/05/2017
tentang
Forum Merdeka Barat 9 “Memperteguh Keindonesiaan”

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Rabu (17/5), kembali menyelenggarakan Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Gedung Stovia, Jakarta. Acara yang dibuka oleh Menkominfo Rudiantara ini mengambil tema "Memperteguh KeIndonesian", dengan menghadirkan narasumber Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Wiranto; dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Tujuan acara tersebut adalah untuk meningkatkan pengetahuan, memahami, dan mengamalkan empat konsensus Nasional guna meneguhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menko Polhukam Wiranto menyampaikan, empat konsensus yang dilahirkan para pejuang di masa lalu mengadopsi nilai-nilai agama. "Keberhasilan tokoh-tokoh agama dahulu adalah berhasil memasukan roh keagamaan dalam butir-butir dalam Pancasila," urainya.

Senada dengan Wiranto, Menag Lukman Hakim menyatakan bahwa Indonesia dikenal sebagai masyarakat agamais-religius yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Hal ini disadari oleh Soekarno, sehingga Pancasila merupakan rumusan untuk mewujudkan nilai-nilai agama dalam konteks kehidupan bernegara.

"Butir Pancasila merupakan hakekat nilai keagamaan, sehingga tidak ada alasan untuk membenturkan Pancasila dengan agama," tandas Menag.

Dalam diskusi yang dihadiri 51 wartawan media cetak, elektronik, dan media online tersebut, Wiranto juga mengemukakan bahwa fungsi kelembagaan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) sangat penting untuk mengembalikan fungsi bela negara. "Bela negara bukan diartikan ikut berperang tetapi mengarahkan, membimbing masyarakat untuk memiliki rasa kewajiban membela negara dalam konteks sesuai kompetensi individu," imbuhnya.

Menutup diskusi, Menag menuturkan bahwa NKRI merupakan bentuk final dalam konteks keagamaan, yaitu sebagai sebuah medium tempat terimplementasikan dan teramalkannya nikai-nilai agama. "Karena ada kewajiban menjaga kedamaian. Kemajemukan adalah kehendak Allah, sehingga perlu sesuatu yang bisa menyatukan yaitu Bhinneka Tunggal Ika," pungkasnya.

Jakarta, 18 Mei 2017

BIRO HUMAS

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


kumparan.com dan berbagai sumber

Sujiwo Tedjo: Selamat Harlah Ansor, Salam Jancuk!

Presiden Jancuker Sujiwo Tedjo termasuk yang mengucapkan selamat saat hari lahir ke-84 Gerakan Pemuda Ansor pada 24 April lalu. Ucapan disampaikannya melalui sebuah video pendek yang diunggah di akun Twitternya @sudjiwotedjo. 

“Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh. Hari ini ansor ulang tahun yang ke-84. Selamat ulang tahun, met milad. Semoga tetap menjalankan amanah terutama dari Mbah LIem di Klaten, NKRI harga mati. Selamat harlah 84 Ansor. Salam jancuk!!!

Dalang mbeling asal Jawa Timur itu saat mengucapkan harlah, mengenakan kostum khasnya, bertopi laken warna coklat, berkacamata, berkaus oblong warna hitam dengan satu tulisan di dada berwana putih. Serta bawahannya mengenakan sarung hitam dan sepatu hitam pula.

Saat itu, ia berada di sebuat ruangan berlatar belakang dinding dan lantai berwarna krem. Di samping kirinya ada semacam barongan dengan muka menganga yang disangga meja berkaki empat. 

Sembari mengucapkan harlah, ia menanggalkan jaket hitam. Diletakkan di sebelah kanannya. Kemudian ia mengenakan jaket Banser. Ketika mengucapkan NKRI harga mati, tangan kanannya terkepal dan diangkat di depan dadanya. Kemudian bertolak pinggang. 

Ketika mengucapkan salam jancuk, dadanya dibusungkan, sementara telunjuk tangan kanannya menunjuk ke aksara di kaus bagian dadanya. Kepalanya tertunduk sambil menatap telunjuk yang menunjuk dadanya itu.  
  
Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas melalui akun Twitter pribadinya meretwitt video itu sembari mengatakan, Matur nuwun mbah @sudjiwotedjo Jancuk panjenengan mugi dados pandonga sae.. #harlah84Ansor. 

Gerakan Pemuda Ansor lahir pada 1934. Mulanya bernama Ansor Nahdlatoel Oelama (ANO). Waktu itu NU menggunakan ejaan lama yaitu Nahdlatoel Oelama. Dengan mengambil nama itu, atas usulan Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Ansor adalah organisasai yang berusaha menolong agama Islam, tabarukan kepada sahabat Nabi di Madinah yang menjadi pembela dan penolong perjuangannya dalam menyebarkan Islam.  

www.nu.or.id | Abdullah Alawi

Kelakar Cawapres di Harlah GP Ansor

Berikut ini 'Kelakar' soal cawapres pendamping Joko Widodo (Jokowi) yang dikemukakan oleh sejumlah tokoh politik.

Awalnya Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dalam sambutannya menyoroti penampilan Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang hadir dengan pakaian casual khas anak muda.

"Di sini ada rekan Ketua Umum PPP yang kalau saya lihat sama-sama anggota DPR dan MPR, tapi beliau pakai jeans, pakai sepatu kets, karena beliaulah ketua umum calon wakil presiden RI," seloroh Basarah.

Ahmad Basarah lalu mengatakan bahwa hanya Romahurmuziy, bakal cawapres yang diundang dalam Puncak Harlah ke-84 GP Ansor. Sementara bakal cawapres lain dari kalangan NU yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tidak ada.

"Ini cukup bagus malam ini acara GP Ansor mengundang cawapres dari PPP sementara dari PKB tidak," kata Basarah.

Pernyataan Basarah kemudian ditimpali Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam sambutannya.

"Warna hijaunya GP Ansor itu paling mirip dengan warna jaket PPP. Jadi kalau yang diundang adalah Ketua Umum PPP, maka itu wajar pak Basarah," seloroh Romahurmuziy.

Selanjutnya Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding yang diberikan kesempatan memberi kata sambutan seusai Romahurmuziy mengatakan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang telah mendeklarasikan diri sebagai cawapres, tidak hadir di acara itu karena takut balihonya berbentrokan dengan baliho milik Romahurmuziy.

Belakangan baliho kedua ketua umum partai Islam itu ramai didirikan bersandingan di sejumlah daerah.

"Saya curiga, pak Romi datang, tapi Cak Imin (Muhaimin Iskandar) tidak datang, jangan-jangan karena takut balihonya berbarengan terus," kata Karding disambut tawa pengunjung.

Ketua Umum GP Ansor Yoqut Cholil Coumas dalam sambutanya ikut angkat bicara soal kelakar cawapres ini.

Ia mengungkapkan bahwa Romahurmuziy diundang bukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PPP atau bakal cawapres, melainkan sebagai cucu pendiri GP Ansor KH Wahab Hasbullah.

"Gus Romi kita undang bukan karena Ketua Umum PPP, apalagi sebagai cawapres, tapi diundang karena beliau cucu pendiri GP Ansor. Tapi tentu saja bahwa fakta Gus Romi adalah Ketua Umum PPP dan cawapres, itu tidak bisa kita ingkari," kata Yoqut Cholil.

Yoqut lantas mengatakan GP Ansor sebenarnya turut mengundang Cak Imin. Tetapi, kata dia, pembicaraan GP Ansor dengan Cak Imin soal cawapres sudah jelas.

Saat ini, menurut dia, tinggal pembicaraan antara GP Ansor dengan Romi yang perlu diperjelas.

Sementara soal kesamaan warna jas yang disinggung Romi, Yoqut yang secara pribadi telah menyatakan mendukung Cak Imin sebagai cawapres 2019 itu berseloroh, "Warna jas Ansor dan PPP itu isyarat, tapi saya tidak berani mempromosikan PPP lebih jauh, karena ada pak Sekjen PKB Abdul Kadir Karding."
       
Yoqut kemudian meluruskan pernyataan Wasekjen PDIP Ahmad Basarah bahwa hanya Romahurmuziy cawapres yang ada di acara itu. Yoqut mengatakan sejatinya ada dua cawapres yang hadir, yakni Romahurmuziy dan dirinya sendiri.

Yoqut belum lama ini masuk nominasi salah satu bakal cawapres yang diusulkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Di sini saya juga cawapres, diusulkan PSI. Dalam sejarah 84 tahun, baru kali ini ada kader GP Ansor dicalonkan partai politik sebagai cawapres," kata Yoqut.

Harlah ke-84 GP Ansor dihadiri sejumlah tokoh antara lain Wasekjen PDIP sekaligus Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Ketua Umum PPP Romahurmuziy selaku cucu pendiri GP Ansor, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie, politisi Gerindra Moreno Suprapto, Pangdam Jaya Joni Supriyanto, serta unsur Polri.

Melalui Harlah ke-84 ini GP Ansor sebagai garda terdepan penjaga NKRI, menyatakan keinginannya mendekatkan diri dengan kalangan millenial. Menurut Yoqut Cholil Coumas, jika GP Ansor tidak berusaha mendekatkan diri dengan kalangan millenial, maka kalangan millenial akan didekati kelompok anti-NKRI dan anti-keberagaman.
  
ANTARA | I. Suhirwandi, Rangga Pandu Asmara Jingga, M. Tohamaksun

Potret Kontestasi Pilgub Jabar Hari Ini

Semakin mendekati hari pencoblosan, kontestasi mencari orang nomor satu di Jawa Barat kian menegangkan.

Raja berbagai survei, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, bukannya tambah berlari kencang malahan kini semakin didekati lawan. Setidaknya itulah kondisi terkini versi survei Indo Barometer Maret 2018. Ridwan-Uu tetap memimpin dengan elektabilitas sebesar 36,7%, lalu Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi 31,3%, Sudrajat-Ahmad Syaikhu 5,4%, dan Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan 3,4%.

Bandingkan dengan klasemen survei Januari 2018 kala elektabilitas Ridwan-Uu 44,8%, Deddy-Dedi 27,8%, Hasanuddin-Anton 1,0%, dan Sudrajat-Syaikhu 0,9%. Artinya, tingkat keterpilihan Ridwan-Uu merembes turun, sementara kompetitornya pelan-pelan merangkak naik.

Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, parpol pengusung Deddy-Dedi, Irfan Suryanagara tidak pernah berpikir bahwa penurunan Ridwan-Uu bisa sedrastis itu. Menurut dia, penggerus utama suara pasangan berslogan RINDU itu adalah Hasanuddin-Anton dan Sudrajat-Syaikhu.

“Kira-kira kalau kenaikan dua pasangan itu digabungkan sama dengan turunnya suara Ridwan-Uu,” ujarnya di Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Sementara itu, kenaikan suara Deddy-Dedi yang berjuluk Duo DM ditopang oleh sang Cawagub yakni Dedi Mulyadi. Ketika popularitas Deddy Mizwar sudah mentok, Bupati Purwakarta dianggap semakin populer yang berimbas pada elektabilitas keduanya.

Optimisme juga membuncah di tim pemenangan pasangan Hasanuddin-Anton. Menurut Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sukur Nababan, jagoannya itu bersinar berkat kerja mesin partai yang tertancap hingga tingkat rukun warga (RW). Jangan lupa, kata dia, ada 4,2 juta warga Jabar pencoblos partainya saat Pileg 2014 yang dapat digaet Hasanuddin-Anton.

Pada 27 Juni 2018, dia pun optimistis pasangan HASANAH dapat meraup suara hingga 6,5 juta atau mendapatkan tambahan 2,3 juta suara dari 4 tahun lalu. Dari 32 juta warga Jabar yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) pilkada tahun ini, diprediksi 80% akan menggunakan hak pilihnya atau sekitar 25 juta orang.

“Kami akan lebih bekerja keras lagi. Memang pencalonan Hasanuddin-Anton baru 2 hari sebelum penetapan di KPU. Tidak seperti pasangan lain,” ujarnya.

Strategi kemenangan juga terus dimatangkan tim Sudrajat-Syaikhu. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan tim kampanye akan fokus menggenjot popularitas jagoannya yang saat ini masih berada di angka 30% menjadi 50%-60% menjelang pencoblosan. Tingkat pengenalan sebesar itu diklaim terkonversi menjadi 30% suara.

Andalan tim kampanye pasangan berjargon ASYIK itu adalah struktur partai pengusung yakni Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera yang kuat di Jabar. Gerindra akan memaksimalkan figur pemenang Pilres 2014 di Jabar, Prabowo Subianto, sementara PKS menghidupkan kekuatan seperti dua pilkada Jabar sebelumnya.

“Kemungkinan akan terjadi pertarungan ketat dengan konfigurasi berimbang,” ujar Ferry.

Tiga pasangan tersebut semakin percaya dengan fenomena unik di Jabar saat kontestasi 2008 dan 2013. Bahwa kandidat yang merajai survei pada akhirnya menjadi pecundang saat pemilihan.

Pada 2008, Ahmad Heryawan-Dede Yusuf menang meskipun pemuncak survei adalah pasangan Agum Gumelar-Nu’man Abdul Hakim dan Danny Setiawan-Iwan Sulandjana. Lima tahun berselang, pasangan paling populer di jajak pendapat adalah Dede Yusuf-Lex Laksamana, tetapi lagi-lagi Ahmad Heryaman merebut suara terbanyak bersama tandemnya, Deddy Mizwar.

Tentu saja, pendukung Ridwan-Uu ingin membalikkan fenomena tersebut. Ervan Maksum, Anggota Tim Pemenangan RINDU, mengaku telah memetakan kelemahan dari duet Wali Kota Bandung-Bupati Tasikmalaya plus cara mengatasinya.

Ridwan Kamil dianggap sangat kuat di masyarakat perkotaan dan generasi muda, tetapi kalah pamor dari Duo DM di wilayah rural. Titik lemah lainnya adalah di kalangan ibu rumah tangga dan pensiunan serta masyarakat berpenghasilan rendah.

“Jadi jelas sekali strateginya. Bagi kami efek naik-turun biasa. Namanya sugesti boleh-boleh saja,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari pun mengatakan kontestasi Pilgub Jabar 2018 semakin menarik dan tidak bisa diprediksi. Jika mengacu pada survei terakhir, Ridwan-Uu bisa menang asalkan selama 2 bulan mendatang sanggup mempertahankan raihan suara.

Sebaliknya, bila tren suara RINDU terus menurun maka Deddy-Dedi semakin berpeluang memimpin Jabar dengan cara mendongkrak sedikit suaranya. Tapi, kata Qodari, skenario ketiga pun tetap terbuka yakni kemenangan pasangan Sudrajat-Syaikhu atau Hasanuddin-Anton.

"Masih ada 23,3% warga Jabar yang belum menentukan pilihan," kata Qodari.

Potensi Perpecahan Mesin Mesin Politik

Koalisi pada Pilgub Jabar, belum tentu selaras dengan koalisi pada Pilkada di 16 Kabupaten / Kota di Jabar. Padahal proses pemilihan (dari mulai pendaftaran hingga pencoblosan) dilakukan dalam waktu yang berbarengan. Sehingga ini akan memecah fokus mesin partai politik dalam mempromosikan calon yang diusung di Jabar maupun di level Kabupaten / Kota.

Golkar-Demokrat pada Pilgub Jabar mengusung Deddy Mizwar – Dedi Mulyadi. Namun pada Pilkada di 16 Kabupaten / Kota tak satupun terjadi koalisi hanya dua partai. Golkar dan Demokrat sebagai partai besar di Jabar tidak menutup ruang koalisi dengan partai manapun di Kabupaten / Kota.

Dua partai ini cukup fleksibel menjalin koalisi, tidak ada pemisah misalnya koalisi partai islam atau nasionalis, pendukung pemerintah pusat atau oposisi. Sehingga kandidat yang diusung dua partai ini (bila dua partai ini mengusung kandidat yang sama) juga didukung partai lain. Tercatat koalisi Golkar-Demokrat (ditambah partai lain) terjalin di 6 Kabupaten / Kota yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Majalengka.

Golkar jika tanpa Demokrat, paling banyak berkoalisi dengan PDIP (ditambah partai lain dalam koalisi) di 5 Kabupaten / Kota, yakni Ciamis, Garut, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, dan Sumedang. Sedangkan Demokrat jika tanpa Golkar, paling banyak berkoalisi dengan PKS (ditambah partai lain dalam koalisi) sebanyak di 6 Kabupaten / Kota, yakni Bandung Barat, Ciamis, Kota Banjar, Kota Sukabumi, Kuningan, dan Purwakarta.

PKS-Gerindra-PAN pada Pilgub Jabar mendukung Sudrajat – Ahmad Syaikhu. Namun tiga partai ini tak selalu bersama dalam Pilkada di 16 Kabupaten / Kota di Jabar. Koalisi antar tiga partai ini terjadi pada Pilkada di 4 Kabupaten / Kota (ditambah dukungan partai lain), yakni di Ciamis, Kabupaten Cirebon, Majalengka, dan Purwakarta.

Tidak ada satupun koalisi yang hanya melibatkan tiga partai ini. Meski sempat hampir terjadi di Pilkada Kota Cirebon. Akan tetapi, PKS tak menerbitkan surat dukungan sehingga kandidat yang diusung Gerinda-PAN tak cukup kursi untuk maju.

Drama tersebut berlanjut ketika kandidat tersebut menyebut kegagalan didukung PKS karena kurangnya mahar politik yang diminta PKS. Bahkan PAN Cirebon merasa kesal dengan isu tersebut karena kandidat yang akan diusung gagal maju. Meski isu tersebut masih simpang-siur, namun yang pasti koalisi tiga partai ini gagal dan tiga partai ini pada akhirnya harus absen pada Pilkada Kota Cirebon.

Sedangkan koalisi antara dua partai dari tiga partai (Gerindra, PKS, PAN), paling banyak antara Gerindra-PKS (tanpa PAN, meski didukung juga oleh partai lain) terjadi di 5 Kabupaten / Kota yakni Garut, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Sumedang.

Gerindra dan PKS yang notebene-nya partai oposisi pemerintah pusat, tak satupun dari 16 Pilkada Kabupaten / Kota berberkoalisi dengan PDIP sebagai partai pemerintah pusat. Sedangkan PAN berkoalisi dengan PDIP pada Pilkada di 1 Kabupaten / Kota yakni Kota Bekasi. Selain dengan PDIP, tiga partai ini (Gerindra, PKS, atau PAN) cukup fleksibel terhadap partai lain dalam menjaring koalisi. Misalnya tiga partai ini berkoalisi juga dengan Demokrat kemudian Nasdem, terbanyak bila melibatkan satu atau lebih dari tiga partai tersebut dalam koalisi.

PPP-PKB-Nasdem-Hanura mencalonkan Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum. Namun empat partai ini tak selalu berkoalisi di Pilkada Kabupaten / Kota di Jabar. Koalisi empat partai hanya terjadi di satu Kabupaten / Kota, yakni Kota Bekasi, itupun bersama partai lain. Ini karena empat partai ini merupakan partai menengah dan kecil di Jabar dengan jumlah kursi terbatas. Sehingga harus menyesuaikan dengan partai lain dengan jumlah kursi cukup untuk mengusung kandidat kepala daerah.

Jika hanya melibatkan tiga dari empat partai, maka koalisi dimana di dalamnya terdapat PKB-Nasdem-Hanura paling banyak dibanding kombinasi lain, sebanyak 3 Kab/Kota yakni Kota Bekasi, Kota Cirebon, dan Purwakarta.

Jika hanya melibatkan dua dari empat partai, maka koalisi terbanyak adalah yang melibatkan Hanura-Nasdem di dalamnya sebanyak 7 Kab/Kota yakni di Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kuningan, dan Purwakarta. Kemudian koalisi yang melibatkan PPP-PKB di dalamnya di 6 Kab/Kota yakni Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Ciamis, Kota Bekasi, Kuningan, dan Sumedang.

PPP paling banyak berkoalisi dengan koalisi yang terdapat PAN di dalamnya, yakni pada 7 Kab/Kota: Ciamis, Garut, Koa Banjar, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Subang, dan Sumedang. Sedangkan PKB paling banyak berkoalisi dengan koalisi dimana di dalamnya terdapat Golkar, sebanyak 6 Kab/Kota yakni Ciamis, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Purwakarta, dan Subang.

Nasdem paling banyak berkoalisi dimana di dalamnya terdapat Demokrat, sebanyak 5 Kab/Kota yakni Bandung Barat, Ciamis, Kota Banjar, Kota Cirebon, dan Subang. Sedangkan Hanura paling banyak bergabung dengan koalisi yang melibatkan PDIP atau Golkar sebanyak 4 Kab/Kota.

PDIP maju sendirian pada Pilgub Jabar mengusung TB Hasanudin – Anton Charliyan. Sedangkan pada Pilkada Kabupaten / Kota, PDIP maju sendirian pada 3 Pilkada Kabupaten yakni Kabupaten Cirebon, Majalengka, dan Subang. Tiga kabupaten tersebut memang dikenal menjadi basis PDIP, terlihat dari posisi Bupati yang selalu ditempati kandidat yang diusung PDIP selama dua periode (atau lebih) dan jumlah kursi DPRD Kabupaten yang selalu unggul pada (minimal) dua Pileg terakhir.

Sedangkan pada Pilkada di Kabupaten / Kota lain di Jabar PDIP berkoalisi dengan partai lain dengan koalisi yang beragam baik dengan partai nasionalis maupun partai islam. PDIP paling banyak berkoalisi dengan Golkar di 7 Kabupaten / Kota baik koalisi dua partai tersebut maupun ditambah partai lain. Koalisi PDIP dengan Golkar di dalamnya terjadi di Ciamis, Garut, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, dan Sumedang.

Sedangkan koalisi antara PDIP dengan partai islam, paling banyak dengan koalisi yang di dalamnya ada PPP, terjadi di 5 Kab/Kota, yakni Bandung Barat, Ciamis, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Cirebon.

Yang menarik, PDIP tidak melakukan satu pun koalisi di 16 Kabupaten / Kota bersama partai oposisi (pusat) yakni Gerindra dan/atau PKS.

*Sumber gambar: pikiran-rakyat.com