Ketum PBNU dan Grand Syekh Al Azhar Sepakat Tolak Khilafah

Ketum PBNU dan Grand Syekh Al Azhar Sepakat Tolak Khilafah
Ketua Umum Pengurus Besar NU KH Said Aqil Siroj berdiskusi tentang Islam nusantara dengan Grand Syekh Al Azhar, Ahmed Muhammad Ahmed Al-Thayyeb. Dalam diskusi yang berlangsung di Kantor PBNU Jakarta Pusat itu, Kiai Said menyebut Al Azhar dan NU memiliki kesepahaman tentang Islam yang moderat.

Keduanya sepakat penerapan ajaran Islam harus dilakukan secara adil dan proporsional. Mereka juga sepakat untuk secara bersama-sama menolak adanya khilafah, bahkan menurut Kiai Said sebagian besar umat Islam juga sudah menolak khilafah.

“Barang siapa yang mengkafirkan orang yang salat, orang yang hajinya ke Makkah, kiblatnya ke Makkah, itu dia sendiri yang kafir. Jadi tidak boleh mengkafirkan orang yang salat, masih menghadap kiblat salatnya. Tidak ada alasan untuk mengkafirkan orang yang salat,” ujar Kiai Said di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (2/5).

Kiai Said menambahkan, dalam kesempatan itu Ahmed berpendapat bahwa khilafah merupakan persoalan kecil yang tak perlu dibesar-besarkan. Hal tersebut bahkan pernah diutarakan langsung oleh pemikir muslim, Imam Abu Hasan Al-Asy’ari.

“Ketika ditanya tentang khilafah, bagaimana pendapat beliau tentang sekelompok orang yang ingin mendirikan khilafah, ‘ikutilah mayoritas, mayoritas umat Islam ingin khilafah atau tidak? Kalau tidak jangan macam-macam’, beliau jawab gitu,” jelas Kiai Said.

Melanjutkan apa yang disampaikan Ahmed, dalam kesempatan itu Kiai Said menyebut Ahmed juga menyampaikan sejumlah pesan untuk seluruh umat Islam di Indonesia. Ahmed meminta seluruh muslim dapat mencintai dan menghormati warga Arab, sebab Nabi Muhammad SAW berasal dari Arab.

Selain itu, Ahmed juga mengimbau umat Islam untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Hal itu penting, agar umat Islam dapat terhindar dari fitnah, adu domba, kebohongan, hingga kebencian.

“Bahwa media sosial itu besar sekali manfaatnya. Tapi juga besar sekali mudaratnya. Kalau media sosial di-manage dengan baik, itu manfaatnya besar sekali,” ucap Said menirukan ucapan Ahmed.

Terakhir, Ahmed berpesan agar agama tak dijadikan alat politik. “Kalau agama dijadikan alat untuk pemenangan pilkada, pilgub, pilpres sangat berbahaya,” tutup Kiai Said.

news.baldatuna.com

PKB Belum Dukung Jokowi Tapi Calonkan Jokowi-Muhaimin

PKB Belum Dukung Jokowi Tapi Calonkan Jokowi-Muhaimin
Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar tidak main-main. Bahkan yang dideklarasikan bukan hanya Muhaimin tetapi pasangan Jokowi-Muhaimin sebagai capres dan cawapres.

“Tadi itu kita sudah sampaikan bahwa kita akan mengusung Jokowi-Muhaimin Iskandar,” kata Muhaimin di kantor DPP PKB, Selasa (10/4).

Bahkan Muhaimin mengulang jawabannya saat ditanya tentang hal yang sama. “Ya secara resmi tadi kan sudah saya umumkan, yang akan diusung PKB 2019 adalah Jokowi-Muhaimin,” ungkapnya.

PKB merupakan salah satu partai yang mendukung pemerintahan Joko Widodo tetapi belum menyatakan mendukungnya dalam Pilpres 2019. Muhaimin membantah bahwa cara ini menjadi alat tawar untuk dijadikan syarat partainya mendukung Jokowi.

“Bukan syarat. Memang itu yang diusung PKB. Bukan syarat ya,” tegas Muhaimin yang tetap meyakini bahwa Jokowi bersedia menjadikannya cawapres pada Pilkada 2019. “Kita yakin bersedia,” jelasnya.

Dukungan Kyai Said Aqil Perkuat Posisi Cak Imin, Cawapres Jokowi

Dukungan Kyai Said Aqil Perkuat Posisi Cak Imin, Cawapres Jokowi
Dukungan yang diberikan KH Said Aqil Siradj kepada Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk maju mendampingi Joko Widodo ( Jokowi) sebagai cawapres, dinilai memperkuat posisi Cak Imin. Pasalnya saat ini, terjadi kompetisi figur-figur yang akan mendampingi Cak Imin. Dengan dukungan Said Aqil, posisi Cak Imin sebagai representasi kaum Nahdliyyin semakin kokoh.

"Dukungan KH Said Aqil Siradj kepada Cak Imin sangat penting bagi Cak Imin bahkan PKB secara keseluruhan," ujar Direktur Said Aqil Siroj Institute, M Imdadun Rahmat, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Jumat (16/3/2018). Imdadun menjelaskan, sebagai ketua umum PBNU, dukungan yang diberikan Said Aqil memberi kesan bahwa NU memiliki hubungan lebih dekat ke PKB dibanding partai lainnya.

Sebagai ulama yang dihormati, sambung Imdadun, Said seperti menegaskan kepada kaum Nahdliyin bahwa Cak Imin adalah kader terbaik yang paling pantas didukung sebagai cawapres. Secara khusus, dukungan ini memberi sinyal kepada Jokowi dan partai pendukungnya untuk mempertimbangkan Cak Imin sebagai pilihan terbaik. "Dukungan terbuka dari Kiai Said menunjukkan Cak Imin direstui penuh Keramat Raya 164 (PBNU).

Selama ini Cak Imin juga dekat, runtang-runtung dengan Kiai Ma'ruf Amin. Lengkap sudah, Ketum Tanfidliyah dan Rois Aam kompak mendukung Cak Imin," papar Imdadun. Namun, menurut mantan ketua Komnas HAM ini, Cak Imin tidak boleh berpuas diri dengan dukungan anggota NU. Untuk meyakinkan Jokowi, Cak Imin harus betul-betul merepresentasikan muslim moderat secara keseluruhan. Hal ini dinilai strategis, sebab Jokowi yang oleh lawan politiknya distigma anti Islam, sehingga sangat membutuhkan wakil yang didukung luas oleh publik muslim religius.

"Ini bukan hal yang sulit. Didukung Kiai Said, Cak Imin bisa masuk dan menarik dukungan ormas-ormas Islam di bawah LPOI yang ketuanya Kiai Said sendiri. Cak Imin juga bisa masuk ke semua ormas Islam di bawah MUI. Kiai Ma'ruf kan ketua umum MUI. Pintunya terbuka lebar," tambah Imdadun.

Imdadun menyarankan, Cak Imin dan PKB segera mengumumkan dukungan resmi ke Jokowi. Hal ini penting untuk menepis isu PKB bermain dua kaki ke "poros Islam" atau "poros ketiga". Isu ini tidak hanya merugikan posisinya di mata Jokowi dan partai koalisi pemerintah, tetapi juga di mata pendukung internalnya, khususnya Said Aqil dan Ma'ruf Amin yang merupakan tokoh Majlis Dzikir Hubbul Waton yang sejak awal mendukung Jokowi.

kompas.com | Reni Susanti

Islam Arab atau Islam Cina?

Islam Arab atau Islam Cina?
Teori klasik menyebutkan pedagang keturunan Arab yang membawa Islam ke Nusantara. Versi lain menyebut justru pedagang Tionghoa yang menyebarkan Islam

Beberapa teori menyangkut hadirnya Islam di Kepulauan Nusantara dikemukakan para pakar sejarah. Ada dua teori klasik yang utama ihwal penyebaran Islam di Nusantara. Pertama, dikemukakan oleh Niemann dan de Holander yang menyebutkan kalau Islam dibawa oleh pedagang Timur Tengah. Kedua, adalah teori pedagang Gujarat yang diusung oleh Pijnapel dan kemudian diteliti lanjut oleh Snouck Hurgronje, Vlekke, dan Schrieke.

Agaknya teori-teori klasik itu menyandarkan validitasnya pada laporan perjalanan yang ditulis Marcopolo yang menyebutkan bahwa pada saat persinggahannya di Pasai tahun 1292 M, telah banyak orang Arab yang menyebarkan Islam. Begitu pula berita dari Ibnu Battuthah, pengembara Muslim dari Maghribi, yang ketika singgah di Aceh tahun 1345 M menuliskan bahwa di Aceh telah tersebar mazhab Syafi′i.

Adapun peninggalan tertua kaum Muslimin yang ditemukan di Indonesia terdapat di Gresik, Jawa Timur. Berupa komplek makam Islam, yang salah satunya adalah makam Muslimah bernama Fathimah binti Maimun. Pada makamnya tertulis tahun 475 H/1082 M, yaitu zaman Singasari. Diperkirakan makam ini bukan penduduk asli, melainkan makam para pedagang Arab.

M.C. Ricklefs memiliki serangkaian intepretasi yang meragukan kesahihan teori klasik itu. Semisal dalam kasus batu nisan di Gresik ia menyebut tentang kemungkinan batu nisan itu hanya pemberat kapal atau mungkin batu nisan yang dipindahkan setelah muslimah itu meninggal. Dan batu itu tidak memberikan kejelasan apa-apa mengenai mapannya agama Islam di tengah-tengah penduduk Indonesia.

Sampai dengan awal abad ke-14 M, Islamisasi secara besar-besaran belum terjadi di Nusantara. Baru pada pertengahan abad ke-14 M, penduduk pribumi memeluk Islam secara massal. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa masuk Islamnya penduduk Nusantara secara besar-besaran pada abad tersebut disebabkan saat itu kaum Muslimin sudah memiliki kekuatan politik yang berarti.

Kekuatan politik itu ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Aceh Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon, dan Ternate. Pesatnya Islamisasi pada abad ke-14 dan 15 M antara lain juga disebabkan surutnya kekuatan dan pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu/Budha di Nusantara seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Sunda.

Menarik juga mengamati kisah-kisah pengislaman Nusantara yang dapat ditemui dalam historiografi tradisional. Hikayat Raja-Raja Pasai menceritakan bagaimana Islam masuk ke Samudra dan juga tentang batu nisan Malik as-Salih bertarikh 1297 M.

Dalam hikayat ini diceritakan tentang Khalifah Mekah yang mendengar adanya Samudra dan memutuskan mengirimkan sebuah kapal ke sana memenuhi ramalan Nabi Muhammad bahwa suatu saat akan ada sebuah kota besar di timur yang bernama Samudra, yang akan menghasilkan banyak orang suci. Hikayat itu dipenuhi cerita tentang proses penganutan Islam oleh raja Samudra: Marah Silau (atau Silu), bermimpi bahwa Nabi menampakkan diri padanya dan sekonyong meludah ke dalam mulutnya untuk mengalihkan pengetahuan Islam serta sekaligus menggelarinya Sultan Malik as-Salih.

Cerita yang kurang lebih sama juga ditemui dalam Sejarah Melayu. Historiografi ini mengisahkan tentang pengislaman Raja Malaka. Sebagaimana Malik as-Salih yang bertemu Nabi di dalam mimpinya, demikian pula dengan Raja Malaka. Dalam pada itu, Nabi mengajarkan kepadanya cara mengucapkan dua kalimat syahadat.

Hal yang unik justru terjadi pada kitab Babad Tanah Jawi. Jika dalam dua naskah Melayu di atas Islamisasi selalu ditandai dengan adanya simbol-simbol formal dari perubahan agama seperti mengucapkan dua kalimat syahadat dan penggunaan nama Arab maka cerita pengislaman Jawa yang dituturkan melalui Babad Tanah Jawi memberikan kesan suatu proses asimilasi yang sedang berlangsung di Jawa.

Naskah Babad Tanah Jawi menuturkan tentang Islamisasi tanah Jawa yang dilakukan oleh sembilan wali (wali sanga). Di sini pengislaman secara formal tak tampak, namun garis genealogis yang mengacu pada Arab (baca: Timur Tengah) tetap menjadi alur utama kisah di dalamnya.

Dari keseluruhan historiografi tradisional ada satu benang merah yang saling menghubungkan perihal penyebaran agama Islam di Nusantara: berasal dari Arab. Besar kemungkinan hal ini dilakukan agar ada semacam legitimasi ideologis bagi agama Islam untuk masuk ke Nusantara. Di lain pihak, hal ini juga menimbulkan bias bahwa seakan-akan Islam akan lebih sahih jika dibawa dari Arab, bukan dari wilayah lainnya.

Kembali kepada persoalan diskursus teori klasik kedatangan Islam, amat dimungkinkan jika teoritisi sejarah Islam juga melihat kenyataan yang dicatat di dalam naskah-naskah kuno itu sebagai dasar menjadikan pedagang Timur Tengah sebagai pembawa Islam ke Nusantara.

Juga perlu dicatat kiranya tentang dua dokumen lain yang bisa menghantarkan pada substansi Islamisasi di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Kedua naskah itu berisi tentang ajaran-ajaran Islam seperti yang diberikan di Jawa pada abad XVI. Salah satu naskah yang berisi tentang pertimbangan-pertimbangan terhadap hal-hal yang diperdebatkan, kemudian naskah dinisbahkan oleh G.W.J. Drewes kepada seorang ulama yang bernama Syekh Bari.

Naskah kedua berisi tentang primbon yang berisi tuntunan menjalankan agama Islam yang dibuat beberapa murid ulama terkenal. Kedua naskah itu bersifat ortodoks dan mistik, sekaligus mencerminkan mistisisme Islam dan tasawuf yang berkembang saat itu. Dan kelak Islam di Indonesia dipenuhi bid’ah dan khurafat yang pada masa selanjutnya mendorong munculnya gerakan pembaharuan sepanjang abad XIX dan XX.

Dalam historiografi Indonesia, teori klasik penyebaran Islam menjadi satu monoversi yang sulit dibantah. Hal itu bercampur aduk dengan bias politik kekuasaan Orde Baru yang mengintervensi penulisan sejarah. Semisal, kasus pelarangan buku Slamet Muljana yang pernah mengajukan versi bahwa Tionghoa adalah penyebar Islam.

Menurut Muljana, Islam Nusantara, dan di Jawa khususnya, bukanlah Islam “murni” dari Arab, melainkan Islam campuran yang memiliki banyak varian. Dalam bukunya, Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara Muljana menyebutkan bahwa Sunan Kalijaga yang masa mudanya bernama Raden Said itu tak lain dari Gan Si Cang. Sedangkan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, menurut Muljana, adalah Toh A Bo, putra dari Tung Ka Lo, alias Sultan Trenggana.

Pelarangan versi Slamet Muljana oleh pemerintah Orde Baru didasari pengkaitan Cina dalam peristiwa Gestok 1965. Semua hal yang berbau Tionghoa dilarang saat itu, sehingga “haram” hukumnya mengaitkan Tionghoa ke dalam sejarah Islam Nusantara.

Sumanto Al Qurtuby dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa juga menggugat teori klasik penyebaran Islam. Sumanto menemukan fakta bahwa nama tokoh yang menjadi agen sejarah Islam merupakan transliterasi dari nama Cina ke nama Jawa. Semisal dalam nama Bong Ping Nang misalnya, kemudian terkenal dengan nama Bonang.

Raden Fatah yang punya julukan pangeran Jin Bun, dalam bahasa Cina berarti “yang gagah”. Raden Sahid (nama lain Sunan Kalijaga) berasal dari kata “sa-it” (sa = 3, dan it = 1; maksudnya 31) sebagai peringatan waktu kelahirannya di masa ayahnya berusia 31 tahun. Tentu buku yang ditulis Sumanto tidak dilarang, karena buku ini terbit setelah Orde Baru tumbang. Namun sejauh mana masyarakat menerima versi ini, belum kelihatan secara jelas.(*)

historia.id

Ketua NU dan Muhammadiyah Yakin Indonesia Tak Akan Bubar di 2030

Ketua NU dan Muhammadiyah Yakin Indonesia Tak Akan Bubar di 2030
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir optimistis negara Indonesia akan tetap utuh karena masih berpegang teguh pada ajaran agama dan Pancasila. Menurut Haedar, Indonesia akan tetap mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga tidak akan bubar atau terpecah. 

"Kita harus punya optimisme bahwa Indonesia itu akan tetap utuh. Sampai kapan pun itu dan Allah merahmati kita, kenapa? Karena bangsa ini bangsa yang beriman," ucap Haedar di Kantor Pusat PBNU, Jumat (23/03/2018)

Haedar menambahkan, masyarakat saat ini harus mewarisi semangat generasi sebelumnya yang bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

"Jadi ini penting bahwa memang ada selalu tantangan-tantangan bangsa. Tetapi kita mewarisi nilai-nilai perjuangan generasi terdahulu sehingga generasi baru tak boleh menyerah pada keadaan. Indonesia akan bertahan," ucapnya. 

Hal serupa diucapkan oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj. Dia yakin Indonesia tidak akan bubar selama rakyatnya beriman kepada Tuhan. "Kami yakin Indonesia akan selamanya tetap ada. dengan syarat bangsa yang beriman, bertakwa dan berbudaya Insya Allah (tidak akan bubar)," ucapnya di tempat yang sama. 

Prediksi soal Indonesia bisa bubar pada 2030 muncul dalam potongan video Pidato Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang belakangan memancing banyak tanggapan, termasuk kritik.

Potongan video itu diunggah oleh akun Twitter dan Facebook resmi milik Partai Gerindra, pada 19 Maret 2018. Dalam pidato itu, Prabowo sempat menyatakan ada sejumlah kajian di luar negeri yang meramalkan Republik Indonesia bubar pada 2030.

"Saudara-saudara! Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini, tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian, di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Bung! Mereka ramalkan kita ini bubar," kata Prabowo dalam pidato tersebut.

tirto.id

NU Yakin Warga Depok Dukung Kang Maman Dampingi Ridwan Kamil di Pilgub Jabar

NU Yakin Warga Depok Dukung Kang Maman Dampingi Ridwan Kamil di Pilgub Jabar
Ketua Tanfidziyah PCNU kota Depok, Raden Salamun Adiningrat meyakini warga di Depok akan mendukung Anggota DPR RI KH Maman Imanulhaq di pilgub Jawa Barat tahun 2018 mendampingi Ridwan Kamil.

“Saya yakin warga NU Depok akan mendukung Kang Maman di Pilgub Jabar,” kata Raden Salamun, Minggu(3/12/2017).

Politikus PKB KH Maman Imanulhaq diketahui pada Sabtu malam ikut menghadiri acara shalawat bersama Pengurus NU Depok di Al Abror, Cipayung, Depok, Jawa Barat.

Puluhan kiai dan ratusan jemaah menyimak lantunan munajat dan salawat dari Ketua Lembaga Dakwah PBNU ini.

Hadir pula dalam acara itu antara lain mantan anggota DPRD Depok, Babai Suhaemi, koordinator Halaqoh Kebangsaan, KH Asnawi Ridwan, Pengurus Ikatan Santri Bahrul Ulum (IKABU) Jabodetabek dan Gerakan Santri Nusantara (GSN).

Sebelumnya, IKABU dan GSN yang mempunyai jaringan di seluruh wilayah di Jabar telah menyatakan
mendukung pasangan Emil -Maman untuk memimpin Jabar 2018-2023.

Seusai acara, Raden Salamun Adiningrat mengatakan dirinya sudah mendengar adanya sokongan dari banyak pihak agar Kang Maman, sapaan akrab Maman Imanulhaq mencalonkan diri sebagai wakil gubernur.

Ia pun berjanji akan mengerahkan seluruh daya untuk memenangkan Kang Maman.

Raden Salamun berharap kelak jika diberi amanat memimpin Jawa Barat, Kang Maman bisa membenahi
Jawa Barat, terutama di bidang keagamaan dan sosial.

“Saya yakin warga NU Depok akan mendukung Kang Maman,” katanya

www.tribunnews.com | Willy Widianto

Ketua Umum PBNU: KH Hasyim Asy'ari Tak Pernah Mengkafirkan Orang

Ketua Umum PBNU: KH Hasyim Asy'ari Tak Pernah Mengkafirkan Orang
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan Masjid KH Hasyim Asy'ari tidak hanya simbol umat Islam di Jakarta saja melainkan seluruh Indonesia.

Penamaan masjid itu sendiri, kata dia merupakan penghormatan untuk salah satu ulama serta pahlawan Nasional.

"Hasyim Asyari merupakan nama besar dalam merebut kemerdekaan dan ikut serta dalam melawan penjajah. Tidak ada ulama besar di dunia yang mempunyai jargon membela tanah air bagian dari iman kepada Allah SWT," kata Said saat tasyakuran Masjid KH Hasyim Asyari, di Jakarta Barat, Senin, 17 April 2017 malam.

Dalam sambutannya, Said juga menegaskan kalau Hasyim Asyari, yang merupakan kakek dari Presiden RI ke -4 Abdurrahman Wahid itu tidak pernah mengkafirkan orang lain. Bahkan, kata dia, Kiai Hasyim Asy'ari merupakan salah satu ulama dengan kecintaan tanah air yang tinggi.

"Kata beliau barang siapa mati saat membela tanah air, maka mati syahid sedangkan siapapun yang membela penjajah Belanda boleh dibunuh. Saya juga memiliki tema besar yaitu Islam Nusantara dimana Islam yang menghormati budaya kearifan lokal kecuali tidak bertentangan dengan syariat Islam," papar dia.

Terkait hal tersebut, Said menegaskan Islam Nusantara pada dasarnya berprinsip moderat.

"Dimana masyarakat yang berilmu dapat membangun, cerdas, toleransi, lahir dari Budi pekerti yang luhur. Sehingga dapat serta mampu membangun Islam yang bermartabat," ujar dia.

Selain itu, Said berharap pendirian masjid tersebut dapat memperkokoh Islam di masyarakat. 

"Mudah-mudahan masjid ini jadi benteng Islam Nusantara dan simbol dalam memperkuat Islam yang modern dan toleran," Said menandaskan.

liputan6.com |

Cara Nahdlatul Ulama Menghadapi Perbedaan

Cara Nahdlatul Ulama Menghadapi Perbedaan
Kiai Bisri Syansuri menggebrak meja.

Tentu saja jemaah terkejut. Belum reda keterkejutan jemaah, Kiai Wahab Chasbullah membalas. Hanya, caranya sedikit berbeda, lebih ekstrem. Ia menggebrak meja memakai kakinya.

Kiai Bisri adalah Pengasuh dan Pendiri Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, dan Kiai Wahab adalah Pengasuh Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang.

Mereka tak sedang adu jotos, melainkan berdebat tentang bagaimana hukum Islam memandang drumben. Kiai Bisri merupakan ahli fikih dengan beberapa pandangan yang cenderung konvensional, sedangkan Kiai Wahab adalah ahli usul fikih, atau ilmu tentang sumber-sumber fikih, dengan pendekatan yang acapkali lebih moderat.

Uniknya, begitu perdebatan selesai, kedua kiai karismatik itu malah berebut untuk melayani satu sama lain dalam jamuan makan.

“Kalau debat masalah hukum agama, muka mereka sampai merah. Gebrak-gebrakan meja, lagi. Tapi kalau sudah mendengar azan, mereka akan berhenti dan menuju masjid bersama-sama. Sudah tidak ada masalah,” ujar Abdrurrahman Wahid alias Gus Dur, sebagaimana dikutip oleh Hamid Basyaib dan Fajar W. Hermawan dalam Gitu Aja Kok Repot! Ger-geran Gaya Gus Dur.

Kisah antara Kiai Bisri dengan Kiai Wahab itu menunjukkan bahwa perbedaan pendapat adalah hal biasa di kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Tidak hanya satu-dua kali keduanya berbeda pandangan. Contoh lainnya: Kiai Wahab pernah membujuk Kiai Bisri agar NU terlibat dalam Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-royong (DPRGR) semasa pemerintahan Presiden Soekarno.

Dalam pandangan Kiai Bisri, keberadaan DPRGR dengan membubarkan Konstituante ialah ghasab, perampasan hak rakyat. Sedangkan menurut Kiai Wahab, untuk tahu apakah DPRGR bermasalah atau tidak, NU harus terlibat lebih dulu.

Ketika dialog telah benar-benar buntu, sebagaimana dikisahkan ulang oleh Akhmad Fikri A.F. dalam Tawashow di Pesantren, Kiai Wahab mengajak Kiai Bisri, yang merupakan saudara iparnya itu, untuk makan gulai kambing ke kediamannya.

“Gulainya memang enak. Saya enggak menyangka kalau masakan sampean bisa melebihi masakan penjual profesional,” kata Kiai Bisri memuji Kiai Wahab. Namun, sebelum Kiai Wahab menanggapi, Kiai Bisri bicara lagi, “Tapi kalau masalah DPRGR itu saya masih belum bisa menerimanya.”

Kiai, dalam dunia pesantren NU, berkedudukan sebagai junjungan. Dawuh kiai adalah segalanya. Dan itulah yang membedakan organisasi Islam terbesar di Indonesia ini dengan organisasi keagamaan yang lain. 

Keadaan itu menjadikan satu individu Nahdiyin bisa mengikuti kiai A dan kiai B sekaligus, sekalipun keduanya punya sikap yang berseberangan. Tidak pernah ada cerita santri Kiai Bisri bersitegang dengan santri Kiai Wahab karena junjungan masing-masing sering berdebat hebat. Karena terbiasa mengalami perbedaan pikiran dan sikap dalam lingkup internal itulah warga NU cenderung mudah menerima keberagaman.

Sahal Mahfudz dalam bukunya Pendidikan Islam, Demokrasi, dan Masyarakat Madani menyatakan bahwa NU ibarat sebuah pesantren besar dan pondok-pondok pesantren adalah NU versi kecil. Artinya, pemikiran NU adalah manifestasi dari pusparagam pemikiran di pesantren-pesantren.

Untuk menjawab permasalahan keagamaan dan perbedaan pendapat di kalangan jemaah Nahdiyin, NU membentuk forum Lajnah Bahtsul Masail. Dan pada salah satu pertemuan forum itulah peristiwa gebrak-gebrakan meja yang melibatkan Kiai Bisri dengan Kiai Wahab terjadi.

Pada prinsipnya, sebagaimana dijelaskan dalam Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999: Tradisi Intelektual NU, Bahtsul Masail adalah dialog untuk menyelesaikan masalah-masalah yang maudu’iyyah (tematik) dan waqi’iyyah (aktual). Mulai dari persoalan fikih sehari-hari sampai polemik politik berskala nasional, semua dapat dibicarakan.

Diskusi itu mengedepankan semangat perdebatan argumentatif berdasarkan kitab-kitab salafi atau buku-buku fikih. Peserta Bahtsul Masail bebas menyampaikan pandangan atau membantah. Bahkan, peserta juga diberi kebebasan untuk meninjau ulang tinjauan-tinjauan yang ditawarkan oleh pengurus.

Bahtsul Masail tidak hanya difasilitasi oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pusat. Secara hierarkis, kajian dalam Bahtsul Masail dibahas secara bertahap, mulai dari Majelis Cabang. Jika perkara belum rampung, pembicaraan akan dilanjutkan di tingkat Wilayah. Setelah itu, kalau masih ada ganjalan, barulah ia dirembuk dalam Forum Muktamar Nasional.

Sekalipun secara teoretik hasil Bahtsul Masail PBNU mengikat seluruh jemaah Nahdiyin, praktiknya tidaklah sedemikian kaku. Banyak jemaah Nahdiyin yang punya sikap berseberangan dengan sikap PBNU. Sebab, kesetiaan jemaah kepada kiai yang mereka ikuti jauh lebih kuat ketimbang hubungan mereka dengan PBNU.

Tidak hanya punya cara menyelesaikan perbedaan tafsir keagamaan, NU juga punya cara-caranya sendiri untuk mengatasi persoalan organisasi.

Pada Muktamar NU ke-33 di Jombang, Agustus 2015 silam, misalnya, kericuhan mewarnai pembahasan tata tertib pemilihan Rais Aam Syuriah (Ketua Umum Dewan Penasehat) PBNU. Perdebatan yang sempat membelah peserta Muktamar jadi dua kubu ini baru mereda setelah Kiai Maimun Zubair dan Kiai Mustofa Bisri turut menenangkan peserta Muktamar.

Dalam politik juga jarang terjadi tegangan serius antar-jemaah Nahdiyin, meski mereka berbeda pendapat. Kiai Said Aqil Siradj, Ketua Umum Dewan Pelaksana PBNU, misalnya, mengimbau jemaah Nahdiyin untuk tidak turut serta dalam demonstrasi 212. Namun, seandainya ada yang hendak menyatakan sikap politik lewat aksi tersebut, ia tak melarang, selama mereka tak mengatasnamakan PBNU.

Hal ini juga terlihat pada perbedaan antara Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus tokoh NU, Muhaimin Iskandar, yang mendukung pasangan calon Gubernur Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, dan Nusron Wahid, salah satu Ketua Bidang PBNU, yang merupakan bagian dari tim sukses pasangan Ahok-Djarot Syaiful Hidayat.

Sekalipun Muhaimin dan Nusron kerap terlibat perang komentar di media, umumnya jemaah Nahdiyin tidak ikut baper. Sebab mereka mengerti: perbedaan pandangan tak semestinya membuat orang-orang berhenti jadi saudara dan sahabat, sebagaimana dicontohkan oleh Kiai Wahab dan Kiai Bisri.

tirto.id | Ahmad Khadafi dan Dea Anugrah

Hasil Munas Amphuri Ingin Hapus Biaya Visa Tambahan

Hasil Munas Amphuri: Hapus Biaya Visa Tambahan
Hasil Musyawarah Nasional (Munas) IV Asosiasi Muslim Penyelenggara Umrah dan Haji Republik Indonesia (AMPHURI) adalah meminta Kemenag dan pemerintah untuk menolak pengenaan biaya tambahan oleh pemerintah Arab Saudi sebesar 2.000 riyal.

Biaya ini dikenakan kepada pemerintah jamaah yang pernah melaksanakan ibadah umrah dan haji.

"Kenaikan visa umrah 2.000 riyal memang berdampak pada berkurangnya peminat, tetapi secara signifikan kami berharap dampak penurunannya tidak terjadi," jelas Ketua Umum Amphuri Joko Asmoro dia di Hotel Rancamaya, Bogor, (2/11).

Joko berharap masyarakat memahami bahwa kenaikan visa bukan merupakan kebijakan dari penyelenggara tetapi dari pemerintah Arab Saudi. Apalagi penyelenggara haji dan umrah merasa lebih berat dengan kenaikan biaya visa untuk pengguna multiple

"Pengguna visa multiple adalah petugas dan pembimbing dan dikenakan biaya visa lebih mahal," jelas dia. 

Jika aturan ini tidak dihapus memang mau tidak mau mereka tetap harus mematuhinya. Lagipula ini bukan hanya ditetapkan untuk Indonesia saja tetapi juga seluruh dunia diberlakukan sama. 

Meski terjadi kenaikan harga visa, Joko optimis keinginan masyarakat untuk melaksanakan umrah masih begitu besar. Dalam penerapannya pun nantinya harga paket umrah akan terpisah dengan biaya visa. 

Ini karena penetapan biaya visa berlaku untuk mereka yang telah menjalankan ibadah haji dan umrah. "Harga paket umrah akan tetap seperti biasa, hanya saja ada tambahan biaya visa untuk mereka yang pernah berhaji dan umrah,"jelas dia. 

Sebelumnya keempat asosiasi yang tergabung dalam Perhimpunan Asosiasi Travel Umrah dan Haji (PATUH) telah melayangkan surat kepada pemerintah untuk mempertimbangkan aturan ini. 

Tahun 2016 ini jumlah jamaah umrah yang telah diberangkatkan oleh seluruh travel resmi sebanyak 699.800. Untuk tahun depan Amphuri tidak ada target khusus untuk jumlah jamaah umrah, hanya saja Amphuri berharap dapat melayani jamaah dengan sebaik-baiknya dan tidak ada lagi travel nakal yang menelantarkan jamaah.*

republika.co.id

Sosialisasi Proses Pemvisaan Akhir Jamaah Umrah

Sosialisasi Proses Pemvisaan Akhir
Telah diterbitkan Surat Edaran Proses Pemvisaan Akhir di awal November ini, lansiran dari Surat Edaran Proses Pemvisaan Akhir tersebut untuk disosialisasikan kepada perusahaan PPIU dan PIHK.

(Simak juga : Hasil Munas Amphuri Ingin Hapus Biaya Visa Tambahan)

Dalam surat edaran tersebut disampaikan sebagai berikut;

1) Sehubungan dengan Proses Akhir Pemvisaan melalui 4 Asosiasi telah sepakat untuk menetapkan biaya operasional sebesar USD. 15,- per visa.

2) Sesuai dengan ketentuan dari pemerintah Saudi Arabia bagi calon Jemaah Umrah yang pernah melaksanakan umrah dalam 3 tahun terakhir akan dikenakan biaya tambahan sebesar SAR 2,000,- per Jemaah. 

Berikut lampiran salinan Surat Edaran Proses Pemvisaan Akhir tersebut.


International Islamic Expo 2016 oleh Anggito Abimanyu

International Islamic Expo 2016 oleh Anggito Abimanyu
International Islamic Expo (IIE) 2016 kembali digelar di Assembly Hall JCC Senayan, Jakarta. Ajang pemeran Biro Perjalanan Haji Khusus dan Umrah dan keuangan syariah ini akan berlangsung pada 28-30 Oktober 2016.

Sebanyak 135 peserta yang merupakan gabungan dari travel agen wisata islam, maskapai penerbangan dan hotel dari dalam dan luar negeri meramaikan International Islamic Expo 2016 ini.



IIE 2016 juga menghadirkan banyak bank-bank syariah yang menawarkan banyak produk untuk membiayai haji khusus dan umrah serta pembiayaan untuk keuangan syariah lainnya seperti Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan BNI Syariah.


Empat maskapai terbesar yang biasa melayani penerbangan haji, yakni Garuda Indonesia, Emirates, Etihad, dan Qatar Airways ikut hadir guna menawarkan berbagai promo menarik.

Ketua Panitia IIE 2016 Anggito Abimanyu mengungkapkan, tujuan digelarnya event yang sudah memasuki edisi ke-12 itu adalah untuk mempertemukan buyer dan sales di industri perjalanan haji khusus dan umrah serta Islamic Tourism.

Ada banyak penawaran paket haji khusus yang cukup menarik dari biro perjalanan haji. Kami juga mengundang otoritas dari Kementerian Keuangan, Dirjen Imigrasi, Kementerian Agama, MUI, dan Asosiasi untuk menjelaskan berbagai macam kegiatan dan kebijakan mengenai haji khusus, umrah, wisata, dan keuangan syariah, ungkap Anggito dalam sambutannya saat meresmikan pembukaan IIE 2016, di Assembly Hall JCC Senayan, (28/10).

Menurut Anggito, yang juga Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), International Islamic Expo 2016 ini untuk pertama kalinya digelar bersama dengan ISEI. “Selain menghadirkan promo, IIE 2016 menggelar pelatihan workshop keuangan syariah, serta mengundang LPPOM MUI untuk menjelaskan mengenai dana dakwah dan juga produk halal yang sekarang cukup populer menjadi ladang bisnis dan juga ladang amal untuk pelaku bisnis syariah,” ujar Anggito.

Anggito menambahkan, daya tarik utama dari pameran IIE 2016 ini memang ada di berbagai macam paket haji dan umrah. “Mereka memberikan discount dan doorprize yang cukup menarik. Tahun ini untuk pertama kalinya IIE juga mengundang bintang tamu spesial yang akan memberikan hiburan seperti Fadli Padi, Fathin Sidqia, Rossa, dan Bunga Citra Lestari,” beber Anggito seraya menambahkan IIE ini menargetkan pengunjung 25 ribu hingga 30 ribu dengan nilai transaksi di atas Rp22 milyar.

Provided by Erwin E Ananto | Jumrah Online 

Bisnis Travel Haji Banjir Peminat Omzet Meningkat

Bisnis Travel Haji Banjir Peminat Omzet Meningkat
International Islamic Expo 2016 baru saja digelar. Pameran yang digelar sepanjang tiga hari ini mulai Jumat, 28 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2016, membawa berkah bagi biro perjalanan umrah dan haji.

Mayoritas biro-biro tersebut menyebut ada peningkatan pengunjung yang ingin menggunakan biro perjalanan mereka. Peningkatan cukup lumayan besar setidaknya dialami biro perjalanan Al Hijaz Tour and Travel dan Al Malik.

"Peningkatannya lumayan, sih. Ada 20 persen,” kata Direktur Operasional Al Hijaz Tour,  Dwi Puji Astuti di Jakarta Conventional Center, Jakarta,  Senin 31 Oktober 2016.

Sementara itu, perwakilan Al Malik, Imam, mengatakan jumlah pengunjung selama pameran IIE 2016 meningkat sekitar 10-20 persen.

“Dampaknya (karena) ada pameran seperti ini,” kata Imam. 

Selama pameran berlangsung kebanyakan dari biro perjalanan umrah dan haji ini memang menggelar promo diskon untuk menarik pengunjung dan sosialiasasi biro travel haji dan umrah mereka.

Al Hijaz diketahui membuat promo diskon Rp2 juta. Jika hari-hari biasa, harga perjalanan wisata mereka mulai dibanderol seharga Rp22,5 juta. Di pameran, harganya dipangkas menjadi Rp20,5 juta.

"Kami diskon PP (pergi pulang) untuk menarik pengunjung,” kata Dwi.

Dia melanjutkan, pengunjung selalu menanyakan pelayanan, program, dan harga yang ditawarkan. Mulai dari akomodasi hingga letak hotel dari situs wisata.

"(Mereka bertanya) harganya berapa, pesawat apa, transit tidak, dan jarak hotelnya. Itu yang sering (ditanyakan),” kata dia.

Imam mengatakan pengunjung juga banyak yang bertanya tentang harga, program, dan layanan wisata haji dan umrah mereka. “ Kadang ada juga yang bertanya dari segi harga dan cari yang termurah. Tugas kami di sini adalah mengedukasi mereka,” kata dia.

Jumrah Online | Jumrah.com | Erwin E Ananto

Munas Amphuri Tak Sekadar Pilih Pemimpin Baru

Munas Amphuri Tak Sekadar Pilih Pemimpin Baru
Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia berharap Munas IV tak hanya memilih pemimpi baru tetapi juga jajaran pengurus yang lebih baik. Apalagi dengan industri haji dan umrah yang selalu mengalami perubahan aturan. 

"Pilih jajaran pengurus yang lebih baik bukan sekedar memilih pemimpin baru, karena aturan selalu berubah," jelas dia di Hotel Rancamaya, Bogor, Selasa (1/11).


Untuk periode mendatang Amphuri memiliki garis -garis besar kebijaksanaan organisasi (GBKO) dari 2016 hingga 2019. Di tahun pertama Amphuri akan mengupayakan 17 program kerja. 


Beberapa program kerja prioritas tahun 2016-2017 diantaranya meminta Kemenag dan Pemerintah menolak pengenaan biaya tambahan yang dilakukan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebesar dua ribu riyal terhadap jamaah Indonesia yang pernah melaksanakan ibadah umrah maupun haji.


Kedua, memperjuangkan perubahan UU no 13 tahun 2008 dengan draft yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepastian berusaha anggota Amphuri. 


Amphuri juga akan melakukan peninjauan ulang terhadap sistem pendaftaran haji first come first serve dalam bentuk yang kongkrit dan futuristik untuk kepastian berusaha Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).


Selain itu pihaknya juga ingin memastikan bahwa kuota haji khusus dapat diumumkan sejak bulan Rabiul Awal agar seluruh persiapan dan aktifitas haji dapat dilakukan lebih awal dan matang. 


Sedangkan di tahun 2017-2018, Amphuri berupaya agar ada kebijakan terkait mutasi jamaah haji reguler ke jamaah haji khusus. Kedua, terkait haji khusus, Amphuri berharap tidak lagi menggunakan first come first serve


Ketiga, Amphuri ingin ada carter pesawat dan blocking hotel Arab Saudi untuk memudahkan penyelenggaraan haji dan umrah bagi anggota Amphuri.


Selain itu mereka ingin mengupayakan pengembalian seluruh setoran akhir jamaah haji khusus yang diterima PIHK tanpa ada pemotongan baya general service fee oleh Kemenag.


Tahun terakhir 2018-2019, Amphuri berharap seluruh program kerja dua tahun sebelumnya dapat dihasilkan dalam kesepakatan baik dengan pihak pemerintah Indonesia maupun dengan Arab Saudi.

Pihaknya juga berharap Kemenag dapat bersedia mengembalikan hak jamaah berupa bagi hasil atas pengendapan setoran awal sekitar 4000 dollar AS.


Dalam mewujudkan eksistensi Amphuri, seluruh anggota Amphuri diharapkan dapat terus bekerja sama dengan media massa terutama media yang peduli dengan perkembangan dan permasalahan haji dan umrah. 


Sekjen Amphuri Budi Firmansyah mengatakan Munas ke IV ini berbagai perusahaan yang bekerja sama dengan Amphuri selama ini mendapatkan plakat penghargaan.


Ketua Panitia Munas IV Amphuri Rihan Nurhasan Muzzakar berharap kegiatan ini dapat berjalan dnegan lancar. Siapapun ketua yang terpilih harus didukung bersama oleh seluruh anggota. 


"Kami berharap pengurus baru akan lahirkan terobosan baru dan menjadikan Amphuri lebih baik, meskipun memang ada pepatah tak ada gading yang tak retak," ujar dia.


Richan berharap Munas kali ini mampu memunculkan figur ketua umum yang memiliki kualitas bibit, bebet dan bobot kepemimpinan.*



republika.co.id

Pameran Haji dan Umrah Internasional 2016 di Jakarta

Digelar Pameran Haji dan Umrah Internasional di Jakarta
INTERNATIONAL ISLAMIC EXPO (IIE) - UMRAH-HAJJ & ISLAMIC TOURISM yang akan digelar di Jakarta Convention Center pada 28-30 Oktober 2016 nanti. Ini adalah pameran umrah dan haji terbesar di dunia. Ada puluhan biro perjalanan umrah haji ternama di Indonesia yang akan ikut dalam ajang pameran ini.

Jadi anda bisa memilih dan membandingkan harga dan pelayanan dari setiap biro perjalanan umrah-haji sebelum mengambil keputusan. Kelebihan lain, biro umrah yang ada di pameran ini adalah agen umrah yang terpercaya dan resmi terdaftar di Kementerian Agama. Jadi anda bisa beribadah tanpa khawatir tertipu.

International Islamic Expo ini dipastikan berbeda dengan event-event sebelumnya. Selain diikuti biro-biro perjalanan wisata dari Indonesia, pameran ini juga diikuti exhibitor internasional dari berbagai negara, mulai dari negara-negara di Asia Tenggara hingga negara-negara Timur Tengah. Bidang usahanya mulai dari perusahaan penerbangan international, tour operator, penyedia jasa hotel,  provider visa, restauran dan catering sampai pengusaha transportasi di Arab Saudi.




Potensi jamaah umrah dan haji di Indonesia memang sangat besar. Setiap tahun sekitar satu juta penduduk Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah umrah. Sedangkan untuk haji, setiap tahun Indonesia mengirimkan sekitar 165 ribu jemaah haji, dan merupakan jemaah haji terbesar di dunia. 

Sebelumnya, Alia Convex sebagai penyelenggara IIE telah memulai roadshow sosialisasi di Kota Jeddah, Arab Saudi.  Sosialisasi dalam bentuk silaturahmi dan buka puasa bersama pada Ramadhan lalu itu mendapat dukungan dari Konsulat Jenderal RI Jeddah dengan mengundang berbagai instansi dan komunitas setempat yang secara rutin sudah mengikuti dari tahun ke tahun dan mengundang instansi baru untuk bergabung di IIE tahun ini. Dalam kesempatan tersebut juga dipromosikan destinasi-destinasi wisata halal di Indonesia.

Pada  tahun 2015 lalu International Islamic Expo dihadiri 47 Exhibitor International dan 36 Exhibitor Domestik. Juga didukung 10 perbankan syariah terbaik di Indonesia.

Tidak hanya Negara Timur Tengah yang menggarap wisata halal, masih di tahun 2015 lalu, Korea Tourism Organization juga hadir di IIE untuk mempromosikan pariwisata muslim di negeri gingseng ini. Korea memperkenalkan tujuan wisata di pulau Jeju yang ramah untuk wisatawan muslim. Selain itu, daerah pemerintahan Seocho juga datang untuk  mempromosikan wisata medis mutakhir Korea. Ada juga pertunjukan non-verbal langsung dari Korea, yaitu Pang Show dan Drawing Show. Sekitar 750.000 wisatawan muslim berkunjung ke Korea per tahun. Tahun lalu, sekitar 210.000 wisatawan Indonesia berkunjung ke Korea. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat secara bertahap.

Selain Korea Selatan, destinasi wisata halal memang sedang gencar digarap di Asia Timur seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand. Demikian juga China, Taiwan, dan Jepang mulai secara agresif membuat promo wisata halal negara masing-masing di berbagai forum dunia. Untuk mengantisipasi pertumbuhan wisata muslim, tahun ini International Islamic Expo menyiapkan 120 booth untuk menampung perusahaan-purusahaan yang bergerak dibidang umrah-haji dan wisata muslim dari dalam dan luar negeri..

Dari sisi kunjungan, selama tiga hari IIE tahun 2014 dikunjungi lebih dari 25.000 orang, untuk tahun 2015 sekitar 27.000 orang.  Untuk IIE tahun 2016 ini ditargetkan bisa menarik lebih dari 30.000 pengunjung.

Berikut adalah sambutan resmi Dr Anggito Abimanyu terkait IIE 2015 dan menyambut IIE 2016.

Assalamualaikum Wr, Wb.  

At the outset on behalf of Alia Convex and The Ministry of Tourism and Creative Economy of Republic Indonesia, I would like to personally thank to all of the exhibitors and visitors who participated in the INTERNATIONAL ISLAMIC EXPO 2015 – The 11th Umra –Hajj & Islamic Tourism Jakarta, we have laid the foundation for a new dialogue and philosophy for Umra-Hajj, Hotel industry and Islamic Tourism in the 21st Century.

This year has been good to us and as we move into the new era, Islamic tourism is now a key sector of the Middle East, Central Asia and Far East economies in particular to Umra & Hajj and “International Islamic Expo” has grown in partnership with the Travel associations, Hoteliers and public from regional countries.

Indonesia has been one of the world's best performing in tourism and some of the new innovative projects announced in recent times in the Middle East are launched in this event. Against this background, this event will provide the necessary impetus for the industry to move forward.

The International Islamic Expo, is the world largest and primer Islamic travel & tourism event providing three days of intensive meetings, seminars, press conferences and social networking opportunities.

Now in its 12th year, “International Islamic Expo” is a key arena in which to unlock your business potential as the event is firmly established as must-attend exhibition for travel professionals in particular to Hajj & Umra, Hotel industry, Islamic Tourism and Trade & Investment.

With the ten years of consecutive success in Islamic tourism, it is my pleasure to announce and invite you to participate in the forth coming annual global event INTERNATIONAL ISLAMIC EXPO 2016 – The 12th Umra-Hajj & Islamic Tourism, scheduled on 28th - 30th October 2016 at Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta – Indonesia.

International Islamic Expo 2016 would be a meeting point where Islamic Tourism Practitioners, Umra-Hajj policy makers, Hoteliers, Traders & Investors, Sellers and Buyers from Islamic Countries would meet for the promoting business exchange and networking. It accommodates the interest of those who see ASEAN Countries, especially Indonesia as the biggest source for Umra-Hajj and Islamic Tourism. The choise of Indonesia as the venue for The INTERNATIONAL ISLAMIC EXPO 2016 denotes the importance of Indonesia as the Largest Muslim Populous Country in the world for Umra-Hajj as well as for Islamic Tourism generating country.

INTERNATIONAL ISLAMIC EXPO 2016 – The 12th Umra-Hajj & Islamic Tourism is endorsed by the Travel Associations from ASEAN Countries, AMPHURI (Indonesia), HIMPUH (Indonesia), ASPHURINDO (Indonesia), KESTHURI (Indonesia), ASITA (Indonesia), ASTINDO (Indonesia), BUMITRA (Malaysia), AMTAS (Singapore), DHSB (Brunei), BATA (Brunei) and fully supported by the Ministry of Religious Affairs of Republic Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Indonesia.

On a final note, we are confident International Islamic Expo 2016 - The 12th Umra-Hajj & Islamic Tourism edition of the event will result in excellent business for the regional as well as international sectors. Once again, we appreciate your on going support and we look forward to working with you to resolve the challengers that lie ahead of us this year.

Selamat Datang, Welcome to Indonesia
DR. H. Anggito Abumanyu
Chairman ALIA CONVEX

Bolehkah Menjadikan Jeddah Sebagai Miqat?

Bolehkah Menjadikan Jeddah Sebagai Miqat?
Sepanjang 14 abad penetapan miqat makani nyaris tidak pernah menimbulkan polemik yang berarti. Sebab tempat-tempat itu tidak pernah berubah atau bergeser dari posisinya. Para jamaah haji dari berbagai penjuru dunia pasti akan melewati tempat-tempat yang telah disebutkan Rasulullah SAW itu. Kalau pun ada perubahan, hanya perubahan nama tempat saja, tetapi tempat miqat itu tetap pada posisinya sejak zaman nabi.

Tetapi ketika manusia sudah menemukan pesawat terbang, dan para jemaah haji mulai menumpang ’besi terbang’ ini, mulai muncul sedikit masalah. Sebab pesawat-pesawat terbang ini terbang di atas langit, sementara tidak ada satu pun dalil dari Rasulullah SAW yang menjelaskan miqat makani buat jamaah yang datang lewat ’langit’.

Misalnya, bila suatu ketika ada orang bisa tinggal di bulan, tentunya datang ke bumi tidak melewati miqat-miqat yang telah ditetapkan, karena mereka muncul dari atas langit. Lantas dimanakah miqat makani buat jamaah haji yang muncul dari atas langit?

Dan pesawat terbang pada ketinggian di atas 27.000 kaki dari permukaan laut, nyaris tidak melewati batas-batas miqat itu. Maka dalam hal ini setidaknya ada dua pendapat yang berkembang :


1. Pendapat Pertama : Ikut Miqat di Darat

Para ulama kontemporer berpendapat bahwa miqat makani buat para jamaah yang menumpang pesawat itu adalah garis-garis 'imajiner' yang menghubungkan titik-titik yang ada pada masing-masing miqat.

Dan sangat mudah untuk menemukan garis imajiner itu dengan pesawat modern, karena pasti dilengkapi dengan alat semacam Global Positioning System (GPS) dan sejenisnya. Biasanya GPS yang tersedia di kursi masing-masing penumpang pada pesawat tertentu.

GPS akan memberitahukan dengan pasti posisi pesawat terhadap titik-titik koordinat tertentu di muka bumi, bahkan juga bisa memastikan kecepatan pesawat, ketinggian (altitude), perkiraan waktu yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sebagainya.

Maka mudah saja bagi jamaah haji yang ingin memulai berihram, karena kapten akan memberitahukan bahwa dalam hitungan beberapa menit lagi pesawat akan berada di atas posisi titik miqat. Bahkan para penumpang bisa melihat sendiri posisi pesawat yang mereka tumpangi di layar LCD di kursi masing-masing.

Dan tanpa harus mendarat di titik-titik yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW itu, para jemaah mulai berganti pakaian ihram, berniat dan melantunkan talbiyah, dari ketinggian sekian ribu kaki di atas permukaan laut.

Bahwa miqat makani buat mereka yang naik pesawat terbang harus mengikuti miqat yang ada di darat, sehingga mulai berihram harus dilakukan di atas pesawat, adalah pendapat beberapa ulama, di antaranya :


a. Majelis Bahtsul Masail Nadhatul Ulama

Majelis Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama (NU), lembaga yang banyak mengurusi fatwa kontemporer di kalangan nahdhiyyin ini, dalam salah satu keputusannya menegaskan bahwa Bandara Jeddah tidak memenuhi ketentuan sebagai miqat makani buat jamaah haji Indonesia.

Majelis ini tegas menyebutkan bahwa jamaah haji Indonesia harus melakukan niat tawaf pada waktu pesawat terbang memasuki daerah Qarnul-Manazil. Berikut ini petikannya:

Soal:
Orang Indonesia yang melaksanakan ibadah haji melalui Jeddah yang akan langsung menuju Makkah, apabila mereka memulai ihramnya dari Jeddah, apakah terkena wajib membayar dam bagi mereka?

Jawab:
Mengingatkan bahwa lapangan terbang Jeddah di mana jamaah haji Indonesia mendarat, ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagai miqat, maka apabila para jamaah haji Indonesia (yang berangkat pada hari terakhir) akan langsung menuju Makkah, hendaknya mereka melakukan niat pada waktu pesawat terbang memasuki daerah Qarnul-Manazil atau daerah Yalamlam atau miqat-miqat yang lain (yaitu setelah mereka menerima penjelasan dari petugas pesawat udara yang bersangkutan).

Untuk memudahkan pelaksanaannya, dianjurkan agar para jamaah memakai pakaian ihramnya sejak dari lapangan terbang Indonesia tanpa niat terlebih dahulu.

Kemudian niat ihram baru dilakukan pada waktu pesawat terbang memasuki daerah Qarnul-manazil atau Yalamlam. Tetapi kalau para jamaah ingin sekaligus niat ihram di Indonesia, itupun diperbolehkan.


b. Fatwa Syeikh Abdul Aziz bin Baz

Mufti Kerajaan Saudi Arabia di masa lalu, Syeikh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya tentang keabsahan Bandara King Abdul Aziz sebagai pengganti dari miqat dengan tegas menolak dan mengatakan tidak sah apabila jamaah haji mulai berihram dari Bandara itu. Berikut kutipan fatwa beliau :

Hal yang mewajibkan kami menjelaskan masalah ini adalah adanya buku kecil yang datang dari sebagian rekan pada akhir-akhir ini yang berjudul 'Adillatul Itsbat anna Jaddah Miqat', yaitu Dalil-dalil yang membuktikan Jeddah adalah Miqat.

Di dalam buku kecil ini penulisnya berupaya mengadakan miqat tambahan di luar miqat-miqat yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dia beranggapan bahwa Jeddah itu adalah miqat bagi orang-orang yang datang dengan pesawat udara di bandara atau datang ke Jeddah lewat laut atau lewat darat.

Maka menurut penulis buku ini, mereka boleh menunda ihramnya sampai tiba di Jeddah, kemudian berihram dari sana. Karena, menurut anggapan dia, Jeddah itu sejajar dengan dua miqat, yaitu Sa'diyah dan Juhfah.

Ini adalah kesalahan besar yang dapat diketahui oleh setiap orang yang mempunyai pengetahuan tentang realita sebenarnya. Sebab, Jeddah itu berada di dalam wilayah miqat, dan orang yang datang ke Jeddah pasti telah melalui salah satu miqat yang telah ditetapkan oleh Muhammad SAW atau berada dalam posisi sejajar dengannya baik di darat, laut maupun di udara. Maka tidak boleh melewati miqat itu tanpa ihram jika berniat menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah.

Di bagian akhir dari fatwa itu, beliau memberi kesimpulan :

Sesungguhnya fatwa khusus yang dikeluarkan tentang bolehnya menjadikan Jeddah sebagai miqat bagi para penumpang pesawat udara dan kapal laut adalah fatwa batil (tidak benar) karena tidak bersumber dari nash al-Qur`an ataupun hadits Rasulullah SAW ataupun ijma' para ulama salaf, dan tidak pernah dikatakan oleh seorang ulama kaum muslimin yang dapat dijadikan sandaran.


c. Fatwa Lajnah Daimah Kerajaan Saudi Arabia

Penulis kutipkan bagian terpenting dari Fatwa Lajnah Daimah Kerajaan Saudi Arabia :

Tidak syak bahwa Jeddah tidak termasuk miqat. Siapa yang mengakhirkan ihramnya sampai ke Jeddah, maka dia telah melewati miqat menurut syar'i.

Karena itu dia terkena dam, yaitu satu kambing atau sepersepuluh unta atau sepersepuluh sapi yang disembelih di tanah haram dan dibagikan kepada orang miskin tanah haram.


d. Fatwa Majma' Fiqih Al-Islami

Selain Lajnah Daimah, juga ada fatwa dari Majma' Fiqih Al-Islami yang kami kutipkan bagian terpentingnya saja :

Jika hal ini diketahui, maka bagi orang-orang yang haji dan umrah lewat jalan udara dan laut serta yang lainnya tidak boleh mengakhirkan ihram sampai mereka tiba di Jeddah.

Sebab Jeddah tidak termasuk miqat yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Demikian pula orang-orang yang tidak membawa pakaian ihram, maka mereka juga tidak boleh mengakhirkan ihram sampai ke Jeddah.


2. Pendapat Kedua : Dimana Pesawat Mendarat

Sementara di sisi lain, memang tidak sedikit kalangan ulama yang menjadikan Bandara King Abdul Aziz di Jeddah sebagai tempat miqat.

Mereka berpendapat bahwa orang yang datang lewat ’langit’ tidak mulai berihram di atas miqat-miqat tadi, tetapi mulai mengambil miqat dari tempat dimana pesawat itu menyentuh daratan, yang dalam hal ini adalah Bandara King Abdul Aziz yang terletak di kota Jeddah.

Bandara Jeddah saat ini boleh dibilang satu-satunya bandara untuk jamaah haji, kecuali pesawat-pesawat milik maskapai Saudi Arabia yang bisa langsung mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di kota Madinah.

Yang jadi masalah adalah karena posisi Bandara King Abdul Aziz ini sudah berada di sebelah Barat tanah haram. Sedangkan jamaah haji Indonesia, tentunya tidak datang dari arah Barat melainkan dari Timur atau  Tenggara. Jadi kalau mendarat di Jeddah, sudah pasti akan melewati garis miqat.

Dan seharusnya cara ini terlarang, karena setiap orang yang melewati garis miqat wajib berihram, kalau tujuannya semata-mata menuju ke Ka’bah untuk haji atau ihram.

Di zaman dulu ketika kita masih menggunakan kapal laut, jamaah haji Indonesia bisa dengan mudah berihram dari miqat yang ditentukan. Namun agak lain ceritanya bila berihram di atas pesawat terbang.

Sebab yang namanya berihram itu adalah membuka pakaian biasa berganti dengan dua lembar handuk sebagai pakaian resmi berihram. Memang akan sedikit merepotkan, bila dilakukan di dalam pesawat terbang.

Yang jadi masalah, bukan pilot tidak tahu tempat batas miqat, tetapi bagaimana memastikan bahwa sekian ratus penumpang di dalam pesawat yang sedang terbang tinggi di langit, bisa berganti pakaian bersama pada satu titik tertentu.

Sementara untuk berpakaian ihram sejak dari Indonesia, sebenarnya bisa saja dilakukan, namun jaraknya masih terlalu jauh. Kalau kita tarik garis lurus Jakarta Makkah di peta google earth, sekitar 9.000-an km jaraknya. Perjalanan ditempuh sekitar 8 sampai 10 jam penerbangan non-stop.
 

a. Kementerian Agama RI

Departemen Agama Republik Indonesia yang kini berubah nama menjadi Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai biro perjalanan haji terbesar di dunia, nampaknya lebih cenderung berpendapat bahwa Jeddah bisa menjadi alternatif miqat makani.

Hal itu bisa dibuktikan dengan seragamnya semua petunjuk yang diarahkan berupaya mencari pendapat-pendapat yang membolehkan jamaah haji bermiqat dari bandara Jeddah.

Pendapat pihak Kementerian Agama RI ini untuk menjadikan Bandara King Abdul Aziz sebagai tempat miqat berpegang pada beberapa pendapat berikut ini :

1. Pendapat Ibnu Hajar pengarang Kitab Tuhfah memfatwakan bahwa jamaah haji yang datang dari arah Yaman boleh memulai ihram setelah tiba di Jeddah karena jarak Jeddah-Makkah sama dengan jarak Yalamlam-Makkah. An-Naswyili Mufti Makkah dan lain-lain sepakat dengan Ibnu Hajar ini.

2. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, jamaah haji yang melakukan dua miqat memenuhi ihramnya dari miqat kedua tanpa membayar dam.[1]

3. Menurut Ibnu Hazm, jamaah haji yang tidak melalui salah satu miqat boleh ihram dari mana dia suka, baik di darat maupun di laut.[2]


b. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Tercatat tiga kali Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang bolehnya berihram dari bandara Jeddah, yaitu tahun 1980, 1981 dan 2006. Berikut petikannya fatwa terakhirnya:

c. Pendapat Syeikh Mustafa Az-Zarqa’

Salah satu ulama besar dan berpengaruh yang juga berpendapat bahwa Bandara King Abdul Aziz di Jeddah boleh dijadikan tempat miqat makani adalah Syeikh Mustafa Az-Zarqa’.[3]

Dengan bahasa yang tegas beliau mengatakan bahwa orang yang datang dengan pesawat terbang tidak wajib melakukan ihram, kecuali setelah pesawat mendarat di daerah yang akan mereka tempuh dengan jalur darat.

Karena Bandara Internasional Jeddah terletak di dalam miqat makani maka dari situlah mereka harus memulai ihram karena mereka disamakan dengan penduduk Jeddah. Seandainya bandara itu nanti dipindah ke Makkah, maka tempat ihram mereka adalah dari Makkah sama dengan penduduk Makkah.

Begitu seterusnya sesuai dengan miqat-miqat makani yang sudah ditentukan lewat jalur darat pada masa Rasulullah. Menurutnya ketentuan miqat makani ihram yang sudah ada nashnya tidak berlaku bagi orang yang naik pesawat.

Beliau termasuk ulama modern yang agaknya menolak pendapat ulama yang mengatakan bahwa teks hadits mengenai miqat makani berlaku baik lewat darat, laut, maupun udara.

Dalam hal ini ia berbeda pendapat dengan semua ulama anggota RAA yang bersidang di Yordania tahun 1407 Hijriyah.

Tiga Fakta Langka Seputar Muharam dan Kalender Hijriyah

Hari ini, 1 Muharram, umat Islam memasuki tahun baru 1438 dalam sistem penanggalan Hijriyah. Muharram merupakan salah satu bulan yang istimewa. Keutamaan bulan pertama dalam sistem penanggalan Hijriyah ini, terekam di sejumlah dalil Alquran ataupun hadis.

Surah at-Taubah ayat 36 menyebut Muharram, termasuk empat bulan yang dimuliakan yaitu Dzulqa’dah, Dzulhijjah, dan Rajab.

"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu."

Ada sejumlah fakta penting yang jarang terungkap di hadapan kita, terkait Muharraam dan penanggalan Hijriyah. Apa sajakah fakta tersebut? Redaksi merangkum beberapa fakta itu sebagai berikut:

Sejak kapan Muharram dikenal sebagai bulan?

Penamaan Muharram, pertama kali muncul sebagai hasil konsensus dari Bangsa Arab ketika itu, di bawah kepemimpinan Kilab bin Murrah, buyut Rasulullah SAW.

Peristiwa tersebut berlangsung pada 412 M atau 150 tahun sebelum risalah kenabian Muhammad SAW turun.

Tradisi yang berlaku di Arab ketika itu, nama-nama bulan ditentukan oleh masing-masing suku. Misalnya, orang arab mengenal beberapa nama bulan misalnya bulan Mu’tamar dan bulan Tajir.

Sedangkan tahunnya mereka mengorelasikannya dengan kejadian-kejadian penting, seperti Tahun Gajah (Aam Fil), saat pasukan gajah Abrahah menyerang Ka’bah.

Setelah konsensus tersebut disepakati, tercetuslah 12 nama bulan Muharram dan seterusnya yang merujuk pada peredaran bulan. Selama setahun terdapat 354 hari dan tiap bulannya ada 29 dan atau 30 hari.

Dinamakan Muharram, karena sepanjang bulan ini, mereka, Bangsa Arab mengharamkan pertikaian dan pertumpahan darah selama sebulan penuh.

Rasulullah SAW Penentu Penanggalan Hijrah bukan Umar RA?

Imam as-Suyuthi dalam as-Syamarikh fi Ilmi at-Tarikh, mengemukakan fakta mencengangkan tentang siapakah yang pertama kali mempopulerkan penggunaan peristiwa hijrah sebagai patokan penanggalan.

Menurut murid ulama bermazhab Hanafi terkenal , Taqiyuddin as-Subki itu, Umar bin Khatab bukanlah sosok yang pertama kali menyerukan penggunaan peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah sebagai acuan penanggalan.

Akan tetapi, Rasulullah SAW-lah yang paling awal menyerukan penggunaannya. Informasi itu ia peroleh secara langsung dari sang guru, Bulqaini. Riwayat secara lisan itu menyambung hingga Ibnu Syihab az-Zuhri.

Dituturkannya, bahwa, konon Rasulullah pernah memerintahkan penanggalan. Ibnu Asakir membenarkan fakta tersebut. Menurutnya, riwayat inilah yang paling kuat.

Sementara, informasi yang selama ini beredar yang memerintahkan penggunaan momentum hijrah adalah Umar bin Khatab. Fakta itu salah. Ibnu Asakir menukil pernyataan Ibnu Shalah.

Ibnu Shalah yang merupakan pakar hadis itu memperoleh data yang menyatakan fakta bukan umar pertama kali yang menyerukan dari Kitab Fi as-Syuruth, karangan Abu Thahir Ibnu Mahmasy (Az Ziyadi).

Dalam kitab itu disebutkan, bahwa Rasulullah pernah menulis surat ke umat Nasrani di Najran.

Untuk penulisannya, Nabi Saw memerintahkan Ali untuk menuliskan dalam surat tersebut kalimat "Surat ini ditulis pada hari kelima sejak hijrah". Dengan yakin, As Syuthi menegaskan, penyeru penggunaan hijrah sebagai pedoman penanggalan Islam, bukan Umar bin Khatab.

"Jelas yang pertama Rasulullah, Umar hanya mengikuti," tulisnya. Pendapat ini dikuatkan dengan riwayat lain, misalnya riwayat di Kitab at- Tarikh as-Shaghir, karya imam al-Bukhari.

Bahwa, saat Umar Bin Khatab hendak menetapkan sistem penanggalan, ia mengumpulkan para sahabat dan meminta saran mereka. Ibnu al-Munayyir menyebutkan, peristiwa itu terjadi ketika masa pemerintahannya berjalan dua setengah tahun. Setelah mendapatkan masukan, ia pun memilih pendapat Ali bin Abi Thalib, bahwa acuannya ialah peristiwa hijrah.

Mengapa Tahun Hijriyah dimulai dari Muharram?

Fakta menarik berikutnya adalah, mengapa sistem penanggalan Hijriyah diawali dengan Muharram?

Padahal peristiwa Hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, berlangsung bukan pada Muharram, melainkan Rabi’ul Awwal, tepatnya pada 22 Rabi’ul Awwal (24 September 622 M)?

Muharram dipilih sebagai awal tahun Hijriyah, menurut Imam as-Suyuthi dalam as-Syamarikh fi Ilmi at-Tarikh, karena sejumlah alasan dan ketetapan ini adalah murni ijtihad Umar bin al-Khatab yang diamini oleh para sahabat.

Alasan pertama, ditetapkan Muharram, karena bulan ini menjadi waktu kembalinya para jamaah haji setelah menjalankan ritual haji.

Di samping itu pula, alasan keduanya adalah, dengan menetapkan Muharram, lebih memudahkan urutan tiga bulan terlarang (Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram) dalam urutan yang saling berdampingan.

Sementara alasan yang kedua, Hijrah memang berlangsung pada Rabi’ul Awwal, tapi embrio peristiwa bersejarah itu, sudah muncul dan berlangsung sejak Muharram, sehingga, saling melengkapi esensi dan substansi Hijrah.*

Tiga Fakta Langka Seputar Muharam dan Kalender Hijriyah

Hari ini, 1 Muharram, umat Islam memasuki tahun baru 1438 dalam sistem penanggalan Hijriyah. Muharram merupakan salah satu bulan yang istimewa. Keutamaan bulan pertama dalam sistem penanggalan Hijriyah ini, terekam di sejumlah dalil Alquran ataupun hadis.

Surah at-Taubah ayat 36 menyebut Muharram, termasuk empat bulan yang dimuliakan yaitu Dzulqa’dah, Dzulhijjah, dan Rajab.

"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu."

Ada sejumlah fakta penting yang jarang terungkap di hadapan kita, terkait Muharraam dan penanggalan Hijriyah. Apa sajakah fakta tersebut? Redaksi merangkum beberapa fakta itu sebagai berikut:

Sejak kapan Muharram dikenal sebagai bulan?

Penamaan Muharram, pertama kali muncul sebagai hasil konsensus dari Bangsa Arab ketika itu, di bawah kepemimpinan Kilab bin Murrah, buyut Rasulullah SAW.

Peristiwa tersebut berlangsung pada 412 M atau 150 tahun sebelum risalah kenabian Muhammad SAW turun.

Tradisi yang berlaku di Arab ketika itu, nama-nama bulan ditentukan oleh masing-masing suku. Misalnya, orang arab mengenal beberapa nama bulan misalnya bulan Mu’tamar dan bulan Tajir.

Sedangkan tahunnya mereka mengorelasikannya dengan kejadian-kejadian penting, seperti Tahun Gajah (Aam Fil), saat pasukan gajah Abrahah menyerang Ka’bah.

Setelah konsensus tersebut disepakati, tercetuslah 12 nama bulan Muharram dan seterusnya yang merujuk pada peredaran bulan. Selama setahun terdapat 354 hari dan tiap bulannya ada 29 dan atau 30 hari.

Dinamakan Muharram, karena sepanjang bulan ini, mereka, Bangsa Arab mengharamkan pertikaian dan pertumpahan darah selama sebulan penuh.

Rasulullah SAW Penentu Penanggalan Hijrah bukan Umar RA?

Imam as-Suyuthi dalam as-Syamarikh fi Ilmi at-Tarikh, mengemukakan fakta mencengangkan tentang siapakah yang pertama kali mempopulerkan penggunaan peristiwa hijrah sebagai patokan penanggalan.

Menurut murid ulama bermazhab Hanafi terkenal , Taqiyuddin as-Subki itu, Umar bin Khatab bukanlah sosok yang pertama kali menyerukan penggunaan peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah sebagai acuan penanggalan.

Akan tetapi, Rasulullah SAW-lah yang paling awal menyerukan penggunaannya. Informasi itu ia peroleh secara langsung dari sang guru, Bulqaini. Riwayat secara lisan itu menyambung hingga Ibnu Syihab az-Zuhri.

Dituturkannya, bahwa, konon Rasulullah pernah memerintahkan penanggalan. Ibnu Asakir membenarkan fakta tersebut. Menurutnya, riwayat inilah yang paling kuat.

Sementara, informasi yang selama ini beredar yang memerintahkan penggunaan momentum hijrah adalah Umar bin Khatab. Fakta itu salah. Ibnu Asakir menukil pernyataan Ibnu Shalah.

Ibnu Shalah yang merupakan pakar hadis itu memperoleh data yang menyatakan fakta bukan umar pertama kali yang menyerukan dari Kitab Fi as-Syuruth, karangan Abu Thahir Ibnu Mahmasy (Az Ziyadi).

Dalam kitab itu disebutkan, bahwa Rasulullah pernah menulis surat ke umat Nasrani di Najran.

Untuk penulisannya, Nabi Saw memerintahkan Ali untuk menuliskan dalam surat tersebut kalimat "Surat ini ditulis pada hari kelima sejak hijrah". Dengan yakin, As Syuthi menegaskan, penyeru penggunaan hijrah sebagai pedoman penanggalan Islam, bukan Umar bin Khatab.

"Jelas yang pertama Rasulullah, Umar hanya mengikuti," tulisnya. Pendapat ini dikuatkan dengan riwayat lain, misalnya riwayat di Kitab at- Tarikh as-Shaghir, karya imam al-Bukhari.

Bahwa, saat Umar Bin Khatab hendak menetapkan sistem penanggalan, ia mengumpulkan para sahabat dan meminta saran mereka. Ibnu al-Munayyir menyebutkan, peristiwa itu terjadi ketika masa pemerintahannya berjalan dua setengah tahun. Setelah mendapatkan masukan, ia pun memilih pendapat Ali bin Abi Thalib, bahwa acuannya ialah peristiwa hijrah.

Mengapa Tahun Hijriyah dimulai dari Muharram?

Fakta menarik berikutnya adalah, mengapa sistem penanggalan Hijriyah diawali dengan Muharram?

Padahal peristiwa Hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, berlangsung bukan pada Muharram, melainkan Rabi’ul Awwal, tepatnya pada 22 Rabi’ul Awwal (24 September 622 M)?

Muharram dipilih sebagai awal tahun Hijriyah, menurut Imam as-Suyuthi dalam as-Syamarikh fi Ilmi at-Tarikh, karena sejumlah alasan dan ketetapan ini adalah murni ijtihad Umar bin al-Khatab yang diamini oleh para sahabat.

Alasan pertama, ditetapkan Muharram, karena bulan ini menjadi waktu kembalinya para jamaah haji setelah menjalankan ritual haji.

Di samping itu pula, alasan keduanya adalah, dengan menetapkan Muharram, lebih memudahkan urutan tiga bulan terlarang (Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram) dalam urutan yang saling berdampingan.

Sementara alasan yang kedua, Hijrah memang berlangsung pada Rabi’ul Awwal, tapi embrio peristiwa bersejarah itu, sudah muncul dan berlangsung sejak Muharram, sehingga, saling melengkapi esensi dan substansi Hijrah.*