"UU 34 Tahun 2014 memberikan amanat bahwa BPKH bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, efesiensi sekaligus rasionalitas terkait BPIH, dan harus memberikan kemaslahatan bagi umat Islam,” kata Direktur Pengelolaan Keuangan Haji Kementerian Agama, Ramadhan Harisman, Selasa (13/10/2015).
Ramadhan mengatakan, para jamaah juga bisa mendapatkan informasi secara transparan dan akuntabel terhadap dana yang disimpan dengan adanya peran BPKH. “Hal ini (akan membuat ongkos haji turun) tentu menjadi dampak positif yang ingin segera dirasakan oleh calon jamaah haji Indonesia,” ujarnya.
BPKH, sambungnya, juga akan membuka peluang investasi yang akan semakin meningkatkan manfaat bukan hanya sekadar deposito. Sehingga BPKH akan lebih mampu mendapatkan imbal hasil pengembalian dana haji yang lebih besar pada setiap tahunnya, terlebih Undang-Undang 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terbentuk, pemerintah memiliki keterbatasan investasi dana haji hanya pada deposito perbankan dan sukuk pemerintah.
"BPKH hadir sebagai varian baru dari lembaga negara yang bertanggung jawab kepada Presiden. Bukan BLU dan bukan BUMN. BPKH pun mengundang para ahli investasi dan dunia perbankan dari putra-putri terbaik bangsa untuk ikut serta mengelola dana haji," katanya.
Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Dede Rosyada mengatakan, sebagai lembaga yang berdiri sendiri, BPKH dapat menjalankan tugas secara independen, termasuk merangkul profesional di bidang penyelenggaraan haji. Dirinya menilai BPKH sesuatu yang baik.
“Bila melibatkan pihak perbankan, mesti berbasis syariah yang diakui kemurniannya,” pungkasnya.
okezone.com
