PILGUB Jabar 2018 dianggap sebagai pilkada yang strategis. Selain memiliki jumlah pemilih terbesar di Indonesia, Pilgub Jabar juga dinilai berperan penting dalam medan politik nasional baik legislatif maupun Pemilu Presiden 2019.
Tidak mengherankan jika setiap partai politik memunculkan nama-nama terbaik untuk bersaing memperebutkan kursi kepala daerah Jabar.
Berbeda dengan Pilgub Jabar 2013, kali ini tidak ada calon perseorangan. Semua calon diusung partai politik meski ada yang bukan dari kader partai. Berikut empat pasangan calon yang mengikuti Pilgub Jabar 2018.
Ada empat pasangan calon yang akan bersaing di Pilgub Jabar 2018. Mereka adalah:
- Nomor 1: Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum
- Nomor 2: Tubagus Hasanuddin - Anton Charilyan
- Nomor 3: Sudrajat - Ahmad Syaikhu
- Nomor 4: Deddy Mizwar - Dedi Mulyadi
Berikut adalah visi dan misi pasangan calon di Pilgub Jabar 2018:
1. Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum
Di antara calon gubernur lain di Pilgub Jabar 2018, Ridwan Kamil merupakan yang pertama menyatakan maju menjadi kepala daerah Jabar. Eksistensinya ditandai dengan deklarasi dukungan dari Partai Nasdem pada 19 Maret 2017.
Sejak saat itu, dinamika mengenai Ridwan Kamil terus berkembang mulai dari pemenuhan syarat minimal kursi untuk pencalonan hingga sosok wakil yang akan mendampinginya. Akhirnya, menjelang pembukaan pendaftaran bakal calon kepala daerah Jabar, Ridwan memilih Uu Ruzhanul Ulum sebagai pendampingnya.
Pasangan calon yang menyebut diri mereka Rindu itu kerap mengutarakan keistimewaannya sebagai pasangan yang saling melengkapi karena masing-masing memiliki pengalaman memimpin kota dan desa.
Ridwan-Uu mengusung slogan Rindu Jabar Juara. Keduanya memiliki visi untuk menghadirkan Jawa Barat juara lahir batin yang memiliki manusia beriman, bahagia dan berkualitas, membangun ekonomi yang berdaya saing. Mereka juga akan mewujudkan pembangunan Jabar yang berkelanjutan, merata, dan sejahtera di desa maupun kota, serta menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Beberapa program yang akan diterapkan Ridwan-Uu di antaranya pengembangan desa tematik, penguatan peran pertanian dan perikanan sebagai kekuatan ekonomi, mendorong penerapan ekonomi berbasis syariah, serta meningkatkan mata rantai industri besar-menengah-kecil dan membuka lapangan kerja baru.
2. Tubagus Hasanuddin dan Anton Charilyan
Sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Tubagus Hasanuddin memang memiliki kans besar untuk dicalonkan sebagai gubernur. Apa lagi partainya memiliki jumlah minimal kursi sebagai syarat mengajukan calon. Ia kemudian dipasangkan dengan mantan Kapolda Jabar, Anton Charliyan.
Tubagus Hasanuddin-Anton Charilyan menyebut diri mereka Hasanah kependekan dari Hasanuddin-Anton amanah. Keduanya memiliki sejumlah program dengan nama-nama berbahasa sunda yang sederhana.
Di bidang ketenagakerjaan, pasangan Hasanah memiliki program Boga Gawe. Program ini dirancang untuk menciptakan lapangan kerja serta sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak buruh.
Ada pula program Imah Rempeg dengan uang muka (DP) 1 persen yang menyasar kalangan masyarakat menengah ke bawah. Rencananya, perumahan tersebut akan dibangun menggunakan aset pemerintah yang tersebar di ribuan titik di wilayah Jabar.
Program prioritas lainnya yang ditawarkan Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan adalah Jabar Seubeuh. Program ini bertujuan untuk menciptakan ketahanan pangan di Jabar yang juga meliputi pemberian bantuan modal bagi para petani.
3. Sudrajat dan Ahmad Syaikhu
Pencalonan Sudrajat sebagai calon gubernur Jabar dianggap mengejutkan. Pasalnya, nama tokoh Jabar tersebut tidak terlalu ramai dibincangkan dalam bursa pencalonan. Meski begitu, Sudrajat dinilai mampu menjadi kuda hitam di Pilgub Jabar 2018.
Sementara itu, Ahmad Syaikhu dinilai dapat menjadi sosok penerus Ahmad Heryawan, yang masa jabatannya sebagai gubernur akan berakhir pada 2018. Pasangan calon yang menyebut diri mereka Asyik itu ingin Jawa Barat menjadi yang termaju, religius, aman, dan sejahtera.
Dalam beberapa kesempatan, Sudrajat mengaku akan melanjutkan beberapa program Ahmad Heryawan, salah satunya Citarum Bersih. Menurut dia, polusi di Citarum harus diatasi agar tidak memberikan dampak negatif yang lebih besar kepada masyarakat.
Selain itu, pasangan Asyik juga memiliki program utama lainnya, yakni membuat Jabar terkoneksi sehingga setiap desa memiliki akses internet dan diharapkan mampu mendorong perekonomian kreatif.
Sudrajat-Ahmad Syaikhu juga ingin memberdayakan pesantren, petani, serta nelayan dengan membangun berbagai infrastruktur yang akan mendorong tumbuhnya penopang ekonomi Jabar tersebut.
4. Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi
Sebagai petahana, Deddy Mizwar dinilai bakal mudah melenggang untuk mencalonkan diri kembali. Namun dalam perjalanan, ia sempat mengalami hambatan karena Partai Keadilan Sejahtera yang semula mendukungnya kemudian menarik dukungan.
Sama seperti Deddy Mizwar, Dedi Mulyadi mengalami pengalaman yang hampir serupa. Sebagai Bupati Purwakarta sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi awalnya tidak mendapat rekomendasi dari partai. Setelah melalui berbagai dinamika, keduanya kemudian dipasangkan, didukung koalisi Partai Golkar dan Demokrat.
Pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi memiliki lima misi besar untuk memajukan Jabar yakni dengan melakukan reformasi birokrasi, mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, mengelola tata ruang, infrastruktur, dan lingkungan, mengembangkan potensi dan daya saing daerah, serta menata kehidupan sosial.
Selain itu, pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi juga menyoroti soal kebijakan anggaran yang seharusnya berbasis wilayah berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah sehingga menghasilkan tranparansi yang berkeadilan.
Tidak hanya itu, pasangan calon nomor urut 4 tersebut memiliki program yang terangkum dalam 9 janji, yakni penyediaan air baku, penyediaan listrik, penyediaan pangan, pembenahan bidang pendidikan, pemberdayaan angkatan kerja, dan pembangunan puskesmas rawat inap dan penyediaan tenaga medis berdasarkan kebutuhan daerah. Janji lainnya adalah pertumbuhan ekonomi dengan mendorong daya saing melalui pariwisata berbasis budaya, serta pengelolaan tata ruang, lingkungan hidup, dan infrastruktur termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni.***
