Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan lambannya proses identifikasi disebabkan adanya regulasi Arab saudi yang harus dipatuhi pemerintah Indonesia. "Pemerintah Saudi punya regulasi, tradisi, serta tata cara tersendiri dalam mengatasi hal-hal seperti ini.
Inilah yang menyebabkan kami tidak cukup leluasa, misalnya untuk mengakses informasi di rumah sakit. Ada hal-hal yang menyebabkan prosesnya butuh waktu,” ujar Lukman dalam sesi sharing dengan jemaah haji di Mina, Jumat, 25 September 2015.
Apalagi untuk menyatakan seseorang itu wafat harus berdasarkan kesaksian yang bisa dipertanggungjawabkan. "Tentu pertanggungjawaban secara medis bahwa seseorang itu memang betul-betul telah wafat,” kata Menteri Lukman.
Menurut Lukman, informasi terkait dengan jemaah wafat tidak cukup mengandalkan pengakuan pihak keluarga bahwa dirinya menyaksikan keluarganya wafat di pangkuan tanpa dibarengi informasi tentang indikasi bahwa yang bersangkutan wafat. “Selama tidak bisa dijelaskan indikasinya, maka sulit bagi kami untuk mengatakan bahwa yang bersangkutan wafat,” tutur Lukman.
Sebab, Lukman melanjutkan, secara yuridis, pernyataan seseorang tentang jemaah wafat harus bisa dipertanggungjawabkan, apalagi terkait dengan peristiwa luar biasa dan terjadi di luar negeri. Untuk itu, data jemaah wafat harus didasarkan pada hasil pemeriksaan petugas kesehatan atau tim medis.
“Karena itu, pemerintah harus menahan diri menunggu sampai adanya pihak yang memiliki otoritas menyatakan bahwa seseorang wafat atau tidak,” ucapnya.
Hingga saat ini, ada 225 jemaah Indonesia belum kembali ke kelompok terbang masing-masing setelah insiden Mina. Mereka berasal dari kelompok terbang (kloter) BTH (Batam) 14 sebanyak 14 orang, kloter SUB (Surabaya) 48 sebanyak 19 orang, dan kloter JKS (Jakarta Bekasi) 61 sebanyak 192 orang.
jumrahonline
